Menurutnya, kepastian tata ruang akan menjadi pijakan bagi kebijakan pertanian, perumahan, energi, dan hilirisasi industri agar tidak saling tumpang tindih.
BACA JUGA:69 Km dari 3 Jam jadi 1 Jam: Tol Palembang-Betung segera Rampung! 2 Sejarah Baru Terlukis
BACA JUGA:Bukan Cuma Migas dan Kopi, Sayuran Sumsel Kini Rebut Pasar Pulau Jawa!
“RTRWN hingga RDTR harus segera rampung.
Tanpa tata ruang yang presisi, pembangunan hanya akan menimbulkan konflik antar-sektor,” tambah Nusron.
Di sisi lain, redistribusi tanah juga menjadi agenda prioritas.
Kementerian ATR/BPN tengah mengoptimalkan tanah-tanah telantar serta eks HGU dan HGB yang masa berlakunya telah habis.
BACA JUGA:7 Jam dari Palembang, Kota Dingin Ini Kuasai Pasar Bawang Merah Sumsel!
BACA JUGA:Geser Jawa, Jadi Lumbung Sayuran Nasional dari Bumi Batubara!
Lahan-lahan tersebut akan didistribusikan kepada masyarakat, terutama petani kecil, untuk memperkuat ketahanan pangan berkelanjutan dari akar rumput.
“Redistribusi bukan semata soal keadilan agraria, tapi juga bagian dari ketahanan nasional.
Kalau rakyat punya akses atas tanah, maka mereka bisa berproduksi, bertani, dan mandiri,” jelas Nusron.
Selain Menteri ATR/BPN, sejumlah pejabat juga hadir sebagai narasumber dalam acara tersebut, di antaranya Kepala Badan Pangan Nasional, Wakil Menteri Pekerjaan Umum, dan Kepala Badan Riset Nasional.
BACA JUGA:Bukan Cuma Sejuk, OKU Selatan Juarai Produksi Kopi Sumsel
BACA JUGA:Dikepung 3 Tol Raksasa dan 2 Pelabuhan, Kota Ini Disulap Jadi Mesin Ekonomi Baru Sumatera Selatan
Menteri Nusron turut didampingi oleh Inspektur Jenderal Kementerian ATR/BPN Dalu Agung Darmawan, serta Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara Kartika Sari.