Di antaranya free and open source, informatif, mendukung analisis spasial secara langsung (on screen/open standard), serta dapat menampilkan visualisasi data 3D dari format BIM (Building Information Modeling).
Kolaborasi Jadi Kunci
Harison menambahkan, meski aplikasi Bhumi telah dibuka untuk publik, keberhasilannya tetap bergantung pada kolaborasi lintas sektor.
BACA JUGA:Sumatera Selatan (Sumsel) kini berada di ambang revolusi besar dengan pelaksanaan 15 PSN
BACA JUGA:6 Manfaat Sayur Pakis Untuk Pertumbuhan Anak
Pemerintah daerah, akademisi, swasta, dan masyarakat luas diharapkan ikut mendukung pemanfaatan aplikasi ini.
“Tidak hanya Kementerian ATR/BPN yang bisa memikirkan, tapi saya rasa adalah kolaborasi dari pemerintah daerah dan seluruh instansi terkait,” pungkasnya.
Langkah Menuju Tata Kelola Pertanahan Modern
Inovasi aplikasi Bhumi merupakan bagian dari transformasi digital yang terus digalakkan pemerintah.
BACA JUGA:Masa Depan Ekonomi Sumsel , Palembang: Pusat Konektivitas Tol
BACA JUGA:4 Dampak Negatif Memakan Pakis Secara Berlebih
Dengan adanya akses data terbuka, masyarakat dapat ikut serta dalam mengawasi penggunaan lahan, mengurangi potensi tumpang tindih lahan, hingga mencegah praktik mafia tanah.
Ke depan, aplikasi Bhumi diharapkan menjadi pondasi penting dalam mewujudkan tata kelola pertanahan yang modern, transparan, dan berpihak pada kepentingan publik.
Akses terbuka ini sekaligus menjadi wujud komitmen Kementerian ATR/BPN dalam mendorong partisipasi masyarakat serta mendukung pembangunan berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia.