Selanjutnya, dari 297 perkara jika diurai berdasar jenis pengajuan, maka 285 perkara DPR/DPRD dan 12 perkara DPD.
"Dari 285 perkara tersebut, 171 diajukan oleh Partai Politik dan 114 diajukan oleh Pemohon Perseorangan," kata Fajar Laksono.
Untuk perkara yang diajukan Pemohon Perseorangan, perkara PHPU DPRD Kabupaten/Kota 74 perkara, perkara DPRD Provinsi 28 perkara, dan DPR RI 12 perkara. Sedangkan, 12 perkara PHPU DPD Tahun 2024 meliputi 9 provinsi, yaitu Papua Tengah, Papua Selatan, dan Riau yang masing-masing dua perkara.
Lalu ada Maluku, Kalimantan Utara, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara yang masing-masing satu perkara.(disway.id)
Kategori :