Tujuannya adalah memastikan semua dokumen yang disusun sesuai dengan peraturan dan dapat diimplementasikan secara optimal.
Ketiga, memastikan bahwa SP dan SOP yang dirancang mampu memenuhi kebutuhan operasional DPMPTSP.
BACA JUGA:Pemkab Muara Enim Dukung BSB Sebagai Motor Penggerak Ekonomi Daerah
BACA JUGA:Pernyataan Tegas Dilontarkan Presidium RL2 Soal Pemekaran Daerah
Dokumen tersebut diharapkan dapat menjadi pedoman yang dapat diaplikasikan dengan baik oleh seluruh pihak terkait, baik di tingkat perangkat daerah teknis maupun di tingkat pelaksana lapangan.
Dari kegiatan ini, DPMPTSP Muara Enim menargetkan finalisasi dan pemantapan dokumen SP dan SOP sebagai hasil akhir.
Dokumen ini nantinya akan menjadi panduan dalam memberikan layanan kepada masyarakat, sekaligus menjadi alat untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam proses perizinan.
"Kami berharap dokumen yang dihasilkan dari diskusi ini benar-benar mencerminkan kebutuhan dan kondisi di lapangan, sehingga dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat serta mendukung percepatan investasi di Kabupaten Muara Enim," ujar Zaldi Azuwar SE.M.Si selaku analis Kebijakan Madya Penanaman Modal I dalam sambutannya saat membuka acara tersebut.
BACA JUGA:Penyusunan SIA SPBE dan Peta SPBE, Kemenpan-RB Apresiasi Pemkab Muara Enim
Dalam FGD ini, semua peserta memberikan kontribusi aktif melalui diskusi mendalam.
Tenaga Ahli Pusat Kajian Kebijakan Administrasi Negara memberikan masukan strategis berdasarkan pengalaman dan penelitian mereka, sementara perangkat daerah teknis berbagi informasi terkait tantangan operasional di lapangan.
Akademisi dan tokoh masyarakat turut menyampaikan pandangan untuk memastikan kebijakan yang dihasilkan dapat diterima dan relevan dengan kebutuhan masyarakat luas.
Kegiatan FGD ini mencerminkan komitmen DPMPTSP Muara Enim dalam meningkatkan pelayanan publik melalui proses yang transparan, partisipatif, dan berbasis pada regulasi.
BACA JUGA:Permudah Izin Berusaha, Pemkab Muara Enim Gelar Sosialisasi NIB
Dengan SP dan SOP yang terstandarisasi, diharapkan pelayanan publik di Kabupaten Muara Enim semakin responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan investor.
FGD ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat daya saing Kabupaten Muara Enim dalam menarik investasi serta meningkatkan kualitas layanan publik di bidang perizinan.