Angdes Bawa Ibu Hendak Melahirkan Terjebak Macet Akibat Angkutan Batu Bara

Pemerintah provinsi menyampaikan angkutan batu bara tidak boleh melintas dan Bupati Muara Enim telah mengambil inisiatif angkutan batu bara tidak boleh melintas.

BACA JUGA:Muara Enim Bakal Bebas dari Angkutan Batubara dan Tidak Macet Lagi di Perlintasan Rel KA, Kok Bisa?

Apalagi surat tolenransi yang di keluarkan Dishub Provinsi Sumsel tidak ada kekuatan hukum artinya ilegal.

"Kabarnya lima kepala daerah di Sumsel dijadwalkan mengikuti rapat terbatas bersama Gubernur Sumsel untuk membahas terkait angkutan batu bara, di Griya Agung Palembang, malam ini (Senin)," ujarnya.

Dalam rangka menampung aspirasi masyarakat dan memberikan kepastian hukum baik bagi masyarakat, dunia usaha dan sebagainya terutama untuk angkutan batubara, Gubernur Sumsel bersama lima kepala daerah tersebut akan mencari solusi dan menentukan kebijakan yang terbaik.

Kasman berharap hasil rapat tersebut nantinya dapat secara tegas menyetop seluruh truk-truk batu bara yang masih melintas di jalan umum.

BACA JUGA:Sumsel bangun 5 flyover kereta api di jalur Prabumulih–Muara Enim untuk atasi kemacetan angkutan batubara

"Kita harapkan agar truk batu bara tidak lagi diberi izin melintas jalan umum," ujarnya.

Kasman menegaskan, sudah terlalu banyak kerugian yang dirasakan masyarakat akibat truk-truk angkutan batu bara yang dibiarkan bebas melintas.

"Jadi solusi satu-satunya mereka harus selesaikan jalan hauling khusus batu bara kalau masih mau tetap beroperasi," pungkasnya.

Sebelumnya, Bupati Muara Enim Edison mengatakan bahwa, dirinya bersama kepala daerah lainnya yakni Bupati Lahat, Bupati PALI, Bupati OI dan Walikota Prabumulih telah diundang Gubernur Sumsel untuk rapat  merumuskan kebijakan secara bersama-sama khusus angkutan batubara. 

BACA JUGA:KAI Investasi Rp3.5 Triliun Tambah Lokomotif: Jaga Pasokan Listrik, Genjot Angkutan Batubara Sumsel–Lampung

Selain itu, rapat itu juga untuk mengambil langkah-langkah yang akan diambil dan seterusnya sehingga bisa memberikan kepastian baik untuk para tenaga kerja, dunia usaha, masyarakat dan sebagainya.

"Nanti kita lihat saja apa yang akan dihasilkan dari rapat nanti," ujarnya.