Kritisi Proyek Jalan Buntu Rp 4,1 Miliar, Jika ada Penyimpangan Minta APH Selidiki

Reporter: Al Azhar |

Editor: Al Azhar |

Jumat , 01 Aug 2025 - 19:09

Tokoh masyarakat Muara Enim H Taufik Rahman SH kritisi Proyek Jalan Buntu Rp 4,1 Miliar dalam Kota Muara Enim.--

Ia juga mengingatkan bahwa banyak jalan utama di Kabupaten Muara Enim yang rusak dan mendesak diperbaiki, namun malah terabaikan dalam perencanaan pembangunan.

“Kalau memang benar dana APBD digunakan untuk memperlancar akses ke rumah pribadi, ini jelas bentuk penyalahgunaan wewenang,” tambahnya.

Menurut Dirmanto, tindakan tersebut berpotensi melanggar Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menyebutkan bahwa setiap pejabat yang menyalahgunakan kewenangan dan merugikan keuangan negara dapat dikenai hukuman pidana hingga 20 tahun penjara dan denda maksimal Rp1 miliar.

“Kami mendorong agar Inspektorat Daerah, Kejaksaan, bahkan KPK jika perlu, segera melakukan audit investigatif atas proyek ini. Mulai dari proses perencanaan sampai pelaksanaan,” tegasnya.

Proyek jalan beton ini dianggarkan melalui APBD 2025 dengan nilai Rp 4,1 miliar dan masuk dalam paket pekerjaan Peningkatan Ruas Jalan Dalam Kota Muara Enim.

kritisi proyek jalan buntu rp 4,1 miliar, jika ada penyimpangan minta aph selidiki                            koranenimekspres.com – proyek pembangunan jalan beton senilai rp 4,1 miliar di kabupaten muara enim menuai sorotan tajam dari masyarakat.
karena dinilai pembangunan jalan tersebut tidak tepat sasaran dan sarat kepentingan pribadi, karena hanya mengarah ke rumah seorang oknum pejabat dinas pekerjaan umum dan penataan ruang (pupr) muara enim.
kritikan datang dari tokoh masyarakat muara enim, h. taufik rahman, sh, menyampaikan jika informasi dan pemberitaan tersebut ternyata benar adanya.
tentunya ia merasa prihatin atas arah pembangunan infrastruktur di kabupaten muara enim yang dinilainya tidak berdasarkan kebutuhan mendesak.
baca juga:sumsel jadi pusat logistik: empat tol baru buka era emas distribusi sumatra!
 "skala prioritas pembangunan diabaikan. jalan pramuka iv di kota muara enim selalu banjir, tapi malah anggaran miliaran dipakai untuk membangun jalan buntu menuju rumah pejabat. ini sangat tidak rasional," tegas taufik  rahman ketika dimintai tanggapannya diselah selah acara gotong royong kebersihan sekitar kolam retensi atau taman adipura jumat pagi.
ia berharap pejabat berwenang bisa melakukan evaluasi dan meninjau proyek tersebut, jika memang mengepentingkan kepentingan pribadi tentunya sangat tidak realistis sekali. 
"bila perlu pejabatnya harus dievaluasi," saran dia.
taufik rahman juga meminta aparat penegak hukum (aph) segera turun tangan jika ada indikasi penyimpangan dalam penggunaan dana apbd.
baca juga:dampak jembatan ambruk, ratusan karyawan dirumahkan
 “kalau memang ada indikasi penyimpangan, saya minta aph menyelidikinya. ini penting agar pembangunan kembali ke jalur yang benar,” ujarnya.
ramai diberitakan sebelumnya, bahwa proyek jalan cor beton yang masuk dalam paket “peningkatan ruas jalan dalam kota muara enim” justru dibangun pada jalan buntu, tanpa akses publik yang jelas.
dirmanto, aktivis kontrol sosial muara enim, menyebut bahwa satu-satunya tujuan dari jalan tersebut adalah rumah mewah milik oknum pejabat dinas pupr muara enim.
“jalan itu tidak tembus ke mana-mana, hanya menuju rumah pejabat. ini sudah jadi perbincangan warga. uang rakyat seharusnya untuk kepentingan umum, bukan pribadi,” kata dirmanto kepada media.
baca juga:gagal nyalip, pengendara yamaha yupiter z tewas di tempat
ia juga mengingatkan bahwa banyak jalan utama di kabupaten muara enim yang rusak dan mendesak diperbaiki, namun malah terabaikan dalam perencanaan pembangunan.
 “kalau memang benar dana apbd digunakan untuk memperlancar akses ke rumah pribadi, ini jelas bentuk penyalahgunaan wewenang,” tambahnya.
menurut dirmanto, tindakan tersebut berpotensi melanggar pasal 3 uu nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, yang menyebutkan bahwa setiap pejabat yang menyalahgunakan kewenangan dan merugikan keuangan negara dapat dikenai hukuman pidana hingga 20 tahun penjara dan denda maksimal rp1 miliar.
“kami mendorong agar inspektorat daerah, kejaksaan, bahkan kpk jika perlu, segera melakukan audit investigatif atas proyek ini. mulai dari proses perencanaan sampai pelaksanaan,” tegasnya.
baca juga:muara enim jadi lokus studi lapangan peserta pka sumsel 2025
proyek jalan beton ini dianggarkan melalui apbd 2025 dengan nilai rp 4,1 miliar  dan masuk dalam paket pekerjaan peningkatan ruas jalan dalam kota muara enim.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Enim Ekspres 2 Agustus 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan