Kadin dan Kemenaker Bentuk Satgas UU Ketenagakerjaan Baru: Upaya Jaga Keseimbangan Bisnis dan Kesejahteraan

Reporter: Sigit |

Editor: Sherly |

Jumat , 27 Dec 2024 - 11:43

(Kadin) Indonesia bersama Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) sepakat untuk membentuk Satuan Tugas (Satgas) guna menyusun Undang-Undang (UU) Ketenagakerjaan. Foto: kadin--

Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih menyoroti potensi konflik norma yang dapat merugikan buruh dan pengusaha.

Oleh karena itu, MK meminta pemerintah dan DPR segera menyusun UU Ketenagakerjaan yang baru.

Optimisme Menuju Solusi

Melalui Satgas ini, Kadin dan pemerintah optimistis mampu merumuskan UU Ketenagakerjaan yang adil dan inklusif.

Keseimbangan antara kebutuhan investasi dan perlindungan pekerja menjadi prioritas utama.

Dengan pendekatan dialogis dan keterlibatan berbagai pihak, diharapkan peraturan baru ini mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan tanpa mengorbankan kesejahteraan pekerja.

kadin dan kemenaker bentuk satgas uu ketenagakerjaan baru: upaya jaga keseimbangan bisnis dan kesejahteraan                            nasional, koranenimekspres.com – kamar dagang dan industri (kadin) indonesia bersama kementerian ketenagakerjaan (kemenaker) sepakat untuk membentuk satuan tugas (satgas) guna menyusun undang-undang (uu) ketenagakerjaan yang baru. 
satgas ini akan menjadi platform untuk merumuskan kebijakan yang seimbang antara kepentingan dunia usaha dan kesejahteraan pekerja.
pembentukan satgas ini merupakan respons terhadap putusan mahkamah konstitusi (mk) yang memerintahkan pemerintah dan dpr untuk memisahkan aturan ketenagakerjaan dari uu no 6 tahun 2023 tentang cipta kerja (ciptaker). 
mk juga meminta pembentukan uu ketenagakerjaan yang baru, menggantikan peraturan yang dinilai tumpang tindih.
baca juga:tingkatkan kesejahteraan masyarakat, bukit asam (ptba) gelar pelatihan pengolahan madu hingga penanganan hama
ketua umum kadin indonesia, anindya novyan bakrie, menyatakan bahwa menteri ketenagakerjaan yassierli telah menyetujui pembentukan kelompok kerja ini. 
“pak menteri sangat mendukung pembentukan task force bersama antara pemerintah dan kadin. kami akan memastikan data, substansi, dan solusi yang disusun sesuai dengan kebutuhan,” ungkap anindya usai audiensi dengan menteri dan wakil menteri ketenagakerjaan di jakarta selatan, jumat 20 desember 2024.
mencari jalan tengah
anindya menegaskan, visi kadin sejalan dengan pemerintah dalam menjaga pertumbuhan ekonomi, menarik investasi, dan menurunkan angka kemiskinan. 
namun, upaya tersebut harus tetap memperhatikan kesejahteraan pekerja. 
baca juga:wamenag komitmen tingkatkan kesejahteraan guru dan infrastruktur pendidikan
“kami memahami tantangan pelaku usaha. namun, dengan komunikasi yang baik, kita pasti bisa menemukan jalan tengah yang adil bagi semua pihak,” ujarnya.
dalam proses penyusunan uu ketenagakerjaan yang baru, anindya berharap kenaikan upah minimum provinsi (ump) diimbangi dengan peningkatan produktivitas pekerja. 
“pak menteri dan wamen sangat terbuka untuk memastikan hal ini berjalan beriringan,” tambahnya.
kadin indonesia, lanjut anindya, menaungi berbagai jenis usaha dari korporasi besar hingga umkm. 
baca juga:kemenag tingkatkan anggaran pendidikan tahun 2025 untuk dukung kesejahteraan guru dan mutu pendidikan
fokus utama adalah mencegah pemutusan hubungan kerja (phk) massal. 
“jika pun ada phk, jumlahnya harus diminimalkan,” tandasnya.
menghormati putusan mk
wakil ketua umum kadin indonesia bidang pembangunan manusia dan kebudayaan, shinta widjaja kamdani, menyampaikan bahwa pihaknya menghormati amar putusan mk. 
meskipun uu ciptaker awalnya bertujuan menciptakan lapangan kerja, dinamika hukum harus diterima sebagai bagian dari proses demokrasi.
baca juga:pj. bupati muara enim berkomitmen capai target sdgs untuk kesejahteraan masyarakat dan sambut indonesia emas 
shinta menjelaskan, kadin bersama kemenaker akan segera menggelar forum diskusi yang melibatkan narasumber independen. 
“forum ini diharapkan menghasilkan masukan berharga terkait kondisi ketenagakerjaan saat ini, khususnya di sektor industri padat karya,” tuturnya.
latar belakang putusan mk
mahkamah konstitusi, dalam putusannya pada oktober 2024, mengabulkan sebagian uji materi terhadap uu no 6 tahun 2023. 
penggugat, yang terdiri dari serikat pekerja dan individu buruh, mendalilkan adanya tumpang tindih norma antara uu ketenagakerjaan no 13 tahun 2003 dan uu ciptaker. 
baca juga:pelatihan sdm pkh dorong kesejahteraan masyarakat 
dalam amar putusan setebal 687 halaman, mk menegaskan perlunya aturan ketenagakerjaan yang lebih jelas dan terpisah.
hakim konstitusi enny nurbaningsih menyoroti potensi konflik norma yang dapat merugikan buruh dan pengusaha. 
oleh karena itu, mk meminta pemerintah dan dpr segera menyusun uu ketenagakerjaan yang baru.
optimisme menuju solusi
melalui satgas ini, kadin dan pemerintah optimistis mampu merumuskan uu ketenagakerjaan yang adil dan inklusif. 
baca juga:mulai tahun 2025 kesejahteraan guru madrasah meningkat
keseimbangan antara kebutuhan investasi dan perlindungan pekerja menjadi prioritas utama. 
dengan pendekatan dialogis dan keterlibatan berbagai pihak, diharapkan peraturan baru ini mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan tanpa mengorbankan kesejahteraan pekerja.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Enim Ekspres 28 Desember 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan