MK Tolak Gugatan Paslon Nasrun-Lia karena Lewat Waktu: Sengketa Pilkada Muara Enim Selesai

Reporter: Sigit |

Editor: Sherly |

Rabu , 05 Feb 2025 - 14:53

Karena lewat waktu gugatan paslon Nasrun-Lia atas Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muara Enim 2024 tidak diterima. Foto: kolase/mk--

Putu Artha menegaskan bahwa permohonan yang diajukan Pemohon di Mahkamah Konstitusi (MK) tidak memenuhi syarat ambang batas sesuai Pasal 158 UU Nomor 10 Tahun 2016.

“Selisih antara perolehan suara pemenang dan Pemohon adalah 9.205 suara atau 3,12 persen. Sementara, ambang batas yang disyaratkan untuk memiliki kedudukan hukum di MK adalah satu persen atau 2.948 suara. Dari aspek legal standing saja, permainan sudah selesai,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa beberapa kasus yang sempat menunda penerapan Pasal 158 kemudian berlanjut ke sidang pembuktian.

Namun, dalam sidang pendahuluan yang telah berlangsung sebanyak dua kali ini, Pemohon harus mampu membuktikan dalil-dalilnya secara jelas dan meyakinkan, bukan hanya berbasis opini semata.

Putu juga menyoroti petitum Pemohon yang meminta pemungutan suara ulang (PSU) di empat kecamatan.

Menurutnya, permohonan ini tidak didukung argumentasi hukum dan bukti yang kuat.

“Landasan hukum PSU itu diatur dalam Pasal 112 UU Nomor 10 Tahun 2016 serta diatur lebih lanjut dalam PKPU Nomor 17 Tahun 2024 Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2). Sayangnya, tidak ada satupun dalil yang menunjukkan bahwa empat kecamatan tersebut memenuhi syarat untuk dilakukan PSU. Yang ada hanya tudingan terkait golput, DPT ganda, suara siluman, dan hal-hal lain yang tidak relevan dengan regulasi yang ada,” jelas Putu.

Ia menambahkan, argumen yang lebih rasional untuk PSU seharusnya didasarkan pada bukti yang jelas dari setiap TPS di empat kecamatan tersebut.

Misalnya, ditemukan lebih dari satu orang tanpa hak pilih yang tetap memilih di TPS tersebut. Namun, dalil-dalil yang diajukan Pemohon dianggap kabur dan tidak menunjukkan bukti konkret.

“Saya membaca dalil Pemohon dan menemukan bahwa argumen pendukungnya sangat lemah dan tidak jelas,” tegasnya.

mk tolak gugatan paslon nasrun-lia karena lewat waktu: sengketa pilkada muara enim selesai                            jakarta, koranenimekspres.com, karena lewat waktu gugatan paslon nasrun-lia atas perselisihan hasil pemilihan umum (phpu) bupati dan wakil bupati kabupaten muara enim tahun 2024 tidak dapat diterima mahkamah konstitusi (mk).
amar putusan nomor 83/phpu.bup-xxiii/2024 tersebut dibacakan oleh ketua mk suhartoyo dalam sidang pengucapan putusan perselisihan hasil pemilihan umum tahun 2024 pada rabu (5/2/2025).
ketua mk suhartoyo menyebutkan permohonan pemohon telah melewati tenggang waktu. berdasarkan undang-undang nomor 10 tahun 2016 dan pmk nomor 3 tahun 2024, pemohon semestinya mengajukan permohonan phpu kada ke mk paling lambat tiga hari terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh komisi pemilihan umum (kpu). sehingga eksepsi termohon mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan adalah beralasan menurut hukum.
oleh karena itu, berkenaan dengan eksepsi lain beserta kedudukan hukum dan pokok permohonan pemohon serta hal-hal lain tidak dipertimbangkan karena dinilai tidak ada relevansinya.
baca juga:dari 545 pilkada 2024, 311 daerah bersengketa di mk: skema pelantikan berubah
baca juga:mendagri tito bicara soal pelantikan kepala daerah hasil pilkada 2024, begini penjelasannya
“mengadili, dalam eksepsi, menolak eksepsi berkenaan dengan kewenangan mahkamah, mengabulkan eksepsi berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan. dalam pokok permohonan menyatakan permohonan pemohon nomor 83/phpu.bup-xxiii/2024 tidak dapat diterima,” ucap ketua mk suhartoyo membacakan amar putusan dari ruang sidang pleno, gedung 1 mk dengan didampingi oleh wakil ketua mk saldi isra serta tujuh hakim konstitusi lainnya.
ketika sidang pemeriksaan pendahuluan pada kamis (9/1/2025) lalu, pemohon mengajukan pembatalan keputusan komisi pemilihan umum kabupaten muara enim nomor 1669 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten muara enim tahun 2024 tertanggal 3 desember 2024 ke mahkamah konstitusi (mk).
pemohon menyebutkan perolehan suara masing-masing paslon yakni paslon nomor urut 01 rizali-shinta paramitha sari memperoleh 37.710 suara, paslon nomor urut 02 edison-sumarni memperoleh 114.258 suara, pemohon memperoleh 105.053 suara, dan paslon nomor urut 4 ramlan holdan-ropi alex candra mendapatkan 37.751 suara, dengan total suara sah pada daerah tersebut mencapai 294.772 suara.
menurut pemohon, adanya selisih 9.205 suara antara pihaknya dengan paslon 02 dikarenakan ketidaknetralan termohon selaku penyelenggara pilkada dan praktik politik uang yag bersifat terstruktur, sistematis, dan masif.
baca juga:mk nilai yudha pratomo-baharudin tak miliki kedudukan hukum ajukan phpu wali kota palembang
dengan demikian, keputusan kpud muara enim nomor 1669 tahun 2024 sah berdasarkan hukum dan pasangan nomor urut 02 edison-sumarni sebagai pasangan bupati dan wakil bupati muara enim 2025-2030. 
sebelumnya, pakar pemilu dan mantan anggota kpu pusat periode 2007-2012 i gusti putu artha meyakini paslon edison-sumarni dilantik sebagai paslon terpilih dalam pilkada muara enim 2024.
keyakinan ini disampaikannya saat dihubungi di jakarta, kamis 23 januari 2025, berdasarkan analisis terhadap uraian permohonan pemohon, jawaban termohon, keterangan pihak terkait, serta laporan bawaslu muara enim.
putu artha menegaskan bahwa permohonan yang diajukan pemohon di mahkamah konstitusi (mk) tidak memenuhi syarat ambang batas sesuai pasal 158 uu nomor 10 tahun 2016.
 “selisih antara perolehan suara pemenang dan pemohon adalah 9.205 suara atau 3,12 persen. sementara, ambang batas yang disyaratkan untuk memiliki kedudukan hukum di mk adalah satu persen atau 2.948 suara. dari aspek legal standing saja, permainan sudah selesai,” ujarnya.
baca juga:kuasa hukum edison-sumarni optimis mk tolak gugatan paslon no 3, ini dasar hukumnya!
baca juga:edison-sumarni tegaskan bawa perubahan nyata untuk muara enim
lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa beberapa kasus yang sempat menunda penerapan pasal 158 kemudian berlanjut ke sidang pembuktian. 
namun, dalam sidang pendahuluan yang telah berlangsung sebanyak dua kali ini, pemohon harus mampu membuktikan dalil-dalilnya secara jelas dan meyakinkan, bukan hanya berbasis opini semata.
putu juga menyoroti petitum pemohon yang meminta pemungutan suara ulang (psu) di empat kecamatan.
menurutnya, permohonan ini tidak didukung argumentasi hukum dan bukti yang kuat. 
baca juga:pasangan edison-sumarni gelar open house usai dinobatkan unggul di pilkada muara enim 2024
baca juga:pernyataan sikap partai golkar dan koalisi soal perolehan suara edison-sumarni di pilkada muara enim 2024
“landasan hukum psu itu diatur dalam pasal 112 uu nomor 10 tahun 2016 serta diatur lebih lanjut dalam pkpu nomor 17 tahun 2024 pasal 50 ayat (1) dan ayat (2). sayangnya, tidak ada satupun dalil yang menunjukkan bahwa empat kecamatan tersebut memenuhi syarat untuk dilakukan psu. yang ada hanya tudingan terkait golput, dpt ganda, suara siluman, dan hal-hal lain yang tidak relevan dengan regulasi yang ada,” jelas putu.
ia menambahkan, argumen yang lebih rasional untuk psu seharusnya didasarkan pada bukti yang jelas dari setiap tps di empat kecamatan tersebut. 
misalnya, ditemukan lebih dari satu orang tanpa hak pilih yang tetap memilih di tps tersebut. namun, dalil-dalil yang diajukan pemohon dianggap kabur dan tidak menunjukkan bukti konkret. 
“saya membaca dalil pemohon dan menemukan bahwa argumen pendukungnya sangat lemah dan tidak jelas,” tegasnya.
baca juga:begini sikap partai demokrat atas kemenangan edison-sumarni di pilkada muara enim
baca juga:klaim kemenangan, nasdem intruksikan pengawalan suara edison-sumarni
terkait pelanggaran yang bersifat kualitatif, pemohon mendalilkan adanya sejumlah persoalan, seperti kelalaian kpu muara enim dalam mencatat kejadian khusus, pelanggaran etik oleh ppk lawang kidul, netralitas asn dan penyelenggara, manipulasi hasil penghitungan suara, dpt ganda, surat suara siluman, serta tps mencurigakan. 
namun, putu menekankan bahwa sebagian besar dalil tersebut telah dilaporkan ke bawaslu muara enim, dan hanya pelanggaran etik oleh ppk lawang kidul yang terbukti. 
“berdasarkan keterangan bawaslu muara enim yang saya baca di website mk, pelanggaran etik tersebut tidak mempengaruhi hasil pemungutan suara yang memenangkan h. edison dan hj. sumarni,” ungkapnya.
dengan mempertimbangkan aspek kuantitatif dan kualitatif, putu menyimpulkan bahwa perkara sengketa pilkada muara enim akan berakhir pada putusan dismissal dan tidak berlanjut ke sidang pembuktian. 
baca juga:kawal hasil c 1, tim edison-sumarni pastikan kemenangan transparan
“artinya, paslon pemenang tinggal dilantik,” ujarnya mengakhiri pernyataan.

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Enim Ekspres 7 Februari 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan