Cabut Moratorium Pemekaran Daerah! Unjuk Rasa Presidium RL2 Demo ke Kemendagri

Dalam aksinya RL2 yang masih tergabung dalam Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumsel ini menuntut Presiden Prabowo agar mencabut moratorium pemekaran daerah segera. Foto: presidium rl2--
BACA JUGA:Sumatera Selatan Wacanakan Pemekaran Wilayah Provinsi Baru, Ini Daerah yang direncanakan Bergabung
"Percepatan pembangunan, pemerataan ekonomi serta mendekatkan masyarakat pada birokrasi," kata Usman kepada koranenimekspres.com, 7 Desember 2024.
Pernyataan tegas dilontarkan Usman ialah dengan menyebut siapa pun pemimpin yang menolak DOB akan dilaknat masyarakat.
Maka, calon doktor dari Universitas Universitas Sultan Agung Semarang (Unissula) berharap, siapa pun pemimpjn terpilih hasil Pilkada 2024 hendaknya mendukung keinginan pemekaran daerah.
"Sebab, hakekat paling mendasar dari pemekaran daerah itu adalah untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat," ujarnya.
BACA JUGA:Tambah 4 Kabupaten, Sumsel Sambut Daerah Pemekaran Baru, PALI Tak Lagi Bungsu
BACA JUGA:Sumsel Sambut Daerah Pemekaran Baru, Tambah 4 Kabupaten
Menurut dia, pemekaran daerah RL2 termasuk mendesak.
Alasannya, luas wilayah Kabupaten Muara Enim dengan 22 kecamatan berpenduduk lebih dari 600 ribu jiwa ditambah angka kemiskinan lebih dari 9 persen, sehingga perlu perampingan.
"Banyak permasalahan rakyat yang harus segera diselesakan seperti mengurangi kemiskinan, keterbelakangan, infrastruktur yang masih minim, peremajaan karet, sawit, pelayanan publik yang kurang efisien karena faktor jarak dan sebagainya, peningkatan tingkat pendidikan masyarakat," paparnya.
Senada dikatakan tokoh masyarakat RL2, Prof Dr Amin Rejo.
BACA JUGA:Unik dan Menarik Nama 4 Kabupaten Pemekaran di Sumsel Ini
BACA JUGA:Daerah Pemekaran di Sumsel, Ada Berapa dan Sebutkan Nama Kabupaten dan Kota!
Menurut Guru Besar Universitas Sriwijaya ini, pemekaran RL2 bagian dari tuntutan masyatakat yang tak terelakkan.
Maka, jika pemimpin ke depan enggan memenuhi permintaan masyarakat yang niat dan tujuannya baik untuk masyarakat, maka pemimpin itu mesti dipertanyakan keberpihakannya kepada masyarakat.