Gubernur Sumsel Herman Deru: Puslatpur TNI AD Jadi Destinasi Wisata dan Dongkrak Perekonomian Masyarakat

Keberadaan Pusat Latihan Tempur TNI AD (Puslatpur) di Kabupaten OKU Timur jadi destinasi wisata sekaligus dongkrak perekonomian masyarakat OKU Raya. Foto: sumselprov--

BACA JUGA:Gubernur Sumsel HD: Keberadaan Jembatan Bukan Hanya Penopang Arus Ekonomi Tapi

Gubernur Herman Deru mengatakan kedatangan menteri ATR ke OKU Timur menjadi kebanggaan tersendiri bagi warga Sumsel, khususnya warga OKU Raya yaitu Kabupaten OKU, Kabupaten OKU Timur dan Kabupaten OKU Selatan. Pasalnya lahan Puslatpur berada di wilayah tiga kabupaten tersebut.

Penyerahan sertifikat ini tentu menjadikan kepastian hukum Puslatpur semain kuat. 

Diharapkan 42.000 lahan Puslatpur yang 8.000-9.000 hektare berada di OKUT dapat semakin terjaga batas wilayahnya.

Sementara itu Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid mengatakan sejak awal dirinya telah mendapat dari Presiden tugas menyelesaikan  sejumlah deomen yerksit aset TNI secara keseluruhan meliputi TNI AD, TNI AL dan TNI AU. 

BACA JUGA: Perbandingan Produksi Padi dan Beras di Sumsel, Banyuasin Juara, Prabumulih Terendah?

Ada sebanyak.649 titik yang harus diselesaikan karena ada sebagian aset ini sudahberalih ke masyarakat, diserobot pengusaha, belum jelas dan masih diduduki masyarakat.

'"Setelah 3 bulan kini ada 92 titik yang sudaj kita selesaikan," ujar Nusron.

Terkait tugas ini Menteri Nusron mengatakan semangat menyelesaikan tugas ini juga pihaknya tidak boleh tidak memanusiakan masyarakat. 

Apalagi bagi mereka yang sudah terlanjur okupaai di tempat tersebut selama puluhan tahun. 

BACA JUGA:Gak Nyangka! 2 Tempat Wisata di Sumsel Ini Ternyata Lebih Ekstrem dari yang Kamu Bayangkan!

Pihaknya pun terus berupaya mencari jalan tengah dengan merangkul masyarakat bukan memusuhi.

"Karena itu kita buat skema-skema salah satunya semua aset TNJ kami terbitkan HPR. Ini hak yang paling tinggi dari SHM, HGU," tambahnya.

Kalaupun di atas lahan tersebut sudah terlanjur disusuki masyarakat, dan menghindari konflik maka akan ditawarkan HgU atau hak pakai dengan persetujuan TNI. 

Sehingga menjadinsolusi agar maayarakat teelindungi namun aset TNI tidak hilang.

Tag
Share
Berita Terkini
Berita Terpopuler
Berita Pilihan