Kementerian ATR/BPN Raih Popular Government Institution 2025, Bukti Konsistensi dalam Pelayanan dan Informasi

NASIONAL,KORANENIMEKSPRES.COM - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) kembali mencatat prestasi membanggakan di kancah nasional dengan meraih penghargaan Popular Government Institution 2025 dari The Iconomics. 

Penghargaan ini menjadi pengakuan atas keberhasilan kementerian dalam membangun citra positif dan menjaga komunikasi publik yang transparan, akurat, serta mudah diakses oleh masyarakat luas.

Penghargaan bergengsi tersebut diserahkan secara resmi di Kantor Kementerian Pariwisata, Jakarta, pada Jumat 8 Agustus 2025. 

Mewakili Kementerian ATR/BPN, Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol, Harison Mocodompis, hadir untuk menerima langsung apresiasi tersebut.

BACA JUGA:Tim Gulat Muara Enim Gelar Latih Tanding di Palembang

BACA JUGA:Menjawab Ancaman Krisis Pangan: Peran Penting Data Konversi Gabah-Beras

Dalam keterangannya, Harison menegaskan bahwa penghargaan ini bukan sekadar simbol atau prestasi formal, melainkan pemacu semangat untuk terus meningkatkan pelayanan publik.

“Penghargaan dari The Iconomics ini tentu menjadi pemicu bagi kami di Kementerian ATR/BPN untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” ujar Harison.

Ia menjelaskan, ATR/BPN berperan langsung dalam isu pertanahan dan tata ruang yang sangat dekat dengan kehidupan masyarakat. 

Mulai dari pengurusan sertifikat tanah, penataan ruang wilayah, hingga penyelesaian sengketa pertanahan semuanya membutuhkan informasi yang jelas, akurat, dan dapat diandalkan.

BACA JUGA:Diluar dugaan, Kompetisi Barista Sriwijaya Coffe Culture 2025 dimenangkan Siswa SMP dari Muara Enim

BACA JUGA:Dari Jembatan Ampera hingga Pegunungan: 10 Destinasi Wisata di Sumsel Paling Menyentuh

“Karena ini berkaitan dengan apa yang masyarakat butuhkan, maka penting bagi kami untuk menyuplai informasi yang bermanfaat, relevan, dan mudah dipahami,” tambah Harison.

The Iconomics memberikan penghargaan ini berdasarkan penilaian atas konsistensi lembaga pemerintah dalam membangun komunikasi publik, khususnya melalui pemanfaatan media massa dan kanal digital.