Bangun Harmonisasi antara Pengusaha dan Pekerja, Pemprov Sumsel Dorong Dialog Produktif

“Kita ingin mendorong terbangunnya budaya dialog sosial antara pengusaha dan pekerja, bukan budaya konfrontasi. 

Di era globalisasi dan digitalisasi seperti sekarang, fleksibilitas dan komunikasi menjadi kunci,” ujarnya.

BACA JUGA:Peluang Emas! Ekonomi Jambi Tidak Lama Lagi Bisa di Atas 5,0 Persen

BACA JUGA:Lapas Muara Enim Tingkatkan Sinergi, Kunjungi Sat Sabhara dan Sat Resnarkoba Polres Muara Enim

Forum ini juga menghadirkan narasumber dari Kementerian Ketenagakerjaan RI, Dewan Pengupahan, serta praktisi hubungan industrial. 

Diskusi berlangsung aktif, dengan berbagai masukan dari peserta mengenai kendala di lapangan, seperti persoalan outsourcing, penyesuaian upah minimum, hingga perlindungan jaminan sosial tenaga kerja.

Ketua DPD Apindo Sumsel, H. Iskandar Malik, menegaskan bahwa dunia usaha terbuka untuk berdialog sepanjang tujuannya adalah mencapai kemajuan bersama. 

Ia berharap ke depan kebijakan ketenagakerjaan semakin mendukung produktivitas tanpa mengesampingkan kesejahteraan pekerja.

BACA JUGA:2 Desa Siap Selesaikan Persoalan Tapal Batas: Kecamatan Sungai Rotan Fasilitasi Musyawarah Damai

BACA JUGA:Pelabuhan Prestisius di Palembang Ini Kalahkan 5 Pelabuhan Top di Indonesia karena Miliki 2 Keunggulan

Sementara itu, Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Sumsel, Darmawan, menyoroti pentingnya penguatan pengawasan ketenagakerjaan dan perlunya evaluasi sistem pengupahan yang lebih adil.

“Selama ini komunikasi kita masih sering reaktif. 

Kami ingin ke depan ada sistem komunikasi dan perundingan yang lebih terjadwal, sehingga potensi konflik bisa dicegah sejak dini,” katanya.

Dengan semangat saling menghormati dan gotong royong, Pemerintah Provinsi Sumsel menargetkan terciptanya hubungan industrial yang lebih sehat dan adaptif terhadap perubahan zaman. 

BACA JUGA:Puncak Haji Rampung, Menag Ucapkan Terima Kasih kepada Presiden, dan Pemerintah Arab Saudi