BPJS Ketenagakerjaan Wajibkan Perlindungan Pekerja Proyek Konstruksi di Muara Enim

bpjs ketenagakerjaan wajibkan perlindungan pekerja proyek konstruksi di muara enim koranenimekspres.com– dalam rangka meningkatkan kesadaran dan kepatuhan perusahaan konstruksi terhadap pentingnya perlindungan tenaga kerja, bpjs ketenagakerjaan muara enim menggelar kegiatan sosialisasi pelaksanaan program jasa konstruksi di ruang rapat serasan sekundang, pemkab muara enim. acara ini berlangsung pada selasa, 24 juni 2025 pukul 10.00 wib. acara tersebut dibuka langsung oleh sekda muara enim ir yulius msi, dihadiri oleh kepala bpjs ketenagakerjaan muara enim sonny alonsye sh mh, berbagai pihak terkait, termasuk pejabat  pemkab muara enim, perwakilan perusahaan jasa konstruksi, dan instansi pelaksana teknis. saat menyampaikan sambutan sekda muara enim ir yulius msi menerangkan pemerintah kabupaten muara enim menyambut baik dan memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan evaluasi program jaminan sosial ketenagakerjaan yang diselenggarakan oleh bpjs ketenagakerjaan muara enim. baca juga:bpjs ketenagakerjaan sosialisasikan perlindungan sosial kepada pelaku usaha sultan muda muara enim yulius menyampaikan bahwa kegiatan sosialisasi ini bertujuan memberikan edukasi bagi kita semua khususnya untuk perusahan jasa konstruksi, tentang kewajiban dan pentingnya program jkk dan jkm ini, karena ia merasa masih banyak tenaga kerja konstruksi di kabupaten muara enim yang tidak terlindungi oleh jaminan sosial, disebabkan karena ketidaktahuan bagi yang bersangkutan. “kami mendukung penuh inisiatif bpjs ketenagakerjaan dalam memberikan edukasi dan evaluasi atas pelaksanaan jaminan sosial ketenagakerjaan. program ini sejalan dengan visi pemerintah kabupaten muara enim untuk meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan bagi seluruh masyarakat pekerja,” ujar sekda yulius. ia juga menegaskan pentingnya implementasi surat edaran bupati muara enim nomor 434/vi/2024 sebagai bentuk komitmen daerah dalam memastikan setiap proyek jasa konstruksi yang berlangsung di wilayah muara enim memberikan jaminan perlindungan bagi tenaga kerjanya.  “perlindungan pekerja bukan hanya tanggung jawab bpjs ketenagakerjaan, tetapi merupakan bagian dari komitmen bersama antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat. dengan perlindungan yang memadai, kita dapat mencegah risiko sosial yang lebih besar, termasuk munculnya kemiskinan akibat kecelakaan kerja atau phk,” tutur yulius. baca juga:bpjs ketenagakerjaan dukung grab dan kementerian umkm hadirkan program rekrutmen mitra digital sementara itu, kepala bpjs ketenagakerjaan muara enim sonny alonsye  menyampaikan apresiasi kepada pemerintah kabupaten muara enim, khususnya kepada bupati dan wakil bupati, atas komitmen kuat dalam mendukung pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan, termasuk melalui diterbitkannya surat edaran nomor 434/vi/2024 terkait pelaksanaan jaminan sosial bagi pekerja sektor jasa konstruksi. kesalahan perlindungan pekerja jasa konstruksi di kabupaten muara enim sebenarnya ada tiga hal yang pertama yaitu pemberi kerja mendaftar proyek jasa konstruksi ke bpjs ketenagakerjaan terbiasa saat termin ketiga atau akhir pekerjaan. kedua, saat mendaftar proyek jasa konstruksi ke bpjs ketenagakerjaan mendaftarkan tenaga kerja awal dan tidak melaporkan perubahan data tenaga kerja atau penambahannya. ketiga, proyek jasa konstruksi di wilayah muara enim tidak didaftarkan pada kantor bpjs ketenagakerjaan terdekat atau di wilayah tersebut. baca juga:bpjs ketenagakerjaan lahat perkuat sinergi bersama mitra agen demi tingkatkan engagement peserta di 2025 sesuai permenaker nomor 5 tahun 2021 pasal 67 ayat (2) bahwa pendaftaran jakon dilakukan paling lama 14 hari kerja setelah spk diterbitkan. dan pasal 68 ayat 1 berbunyi dalam hal terjadi perubahan data pekerja karena adanya pergantian pekerja jasa konstruksi maka pemberi kerja jasa konstruksi wajib melaporkan perubahan tersebut kepada bpjs ketenagakerjaan paling lama 30 hari. pendaftaran pekerja jasa konstruksi ke bpjs ketenagakerjaan sesuai permenaker nomor 5 tahun 2021 by name by address dengan mencantumkan nama lengkap, nik ktp, jabatan, maupun upahnya. jadi tujuan kegiatan hari ini yaitu memberikan edukasi kepada kepala dinas pejabat pembuat komitmen ketua asosiasi jasa konstruksi dan perwakilan anggota asosiasi tentang mekanisme pendaftaran dan pembayaran iuran jasa konstruksi sesuai permenaker nomor 5 tahun 2021.” papar sonny alonsye. baca juga:bpjs ketenagakerjaan lahat perkuat sinergi bersama mitra agen demi tingkatkan engagement peserta di 2025 acara tersebut kemudian dilanjutkan dengan pemaparan materi dari bpjs ketenagakerjaan muara enim dipandu oleh kepala bagian ekonomi dan pembangunan setda muara enim, sobirin, st sobirin  menyampaikan bahwa peran bpjs ketenagakerjaan sangat penting dalam memberikan jaminan sosial bagi para pekerja proyek konstruksi yang selama ini masih banyak belum terlindungi secara optimal. "kami mendukung penuh pelaksanaan program ini karena sejalan dengan upaya pemerintah daerah untuk menjamin keselamatan dan kesejahteraan tenaga kerja di sektor konstruksi yang memiliki risiko kerja tinggi," tegas sobirin. dalam materi sosialisasi yang disampaikan oleh jaka jaka satria sy, kepala bidang kepesertaan bpjs ketenagakerjaan muara enim, dijelaskan bahwa sektor konstruksi memiliki risiko tinggi dan membutuhkan standar pengawasan ketat terkait keamanan, kesehatan, dan keberlanjutan. baca juga:lindungi tenaga kerja non asn dan warga miskin ekstrem, oku selatan verifikasi peserta bpjs ketenagakerjaan regulasi terkait, seperti uu no. 2 tahun 2017 tentang jasa konstruksi, mewajibkan perusahaan mencantumkan perlindungan sosial tenaga kerja dalam kontrak kerja, termasuk bukti pembayaran iuran dan kepesertaan aktif. bpjs juga menyoroti pentingnya pengawasan pelaksanaan kontrak oleh pejabat pembuat komitmen (ppk), serta kewajiban penyedia dan sub-penyedia jasa untuk mendaftarkan seluruh tenaga kerjanya. para pekerja konstruksi setidaknya jika didaftarkan sebagai peserta bpjs ketenagakerjaan mendapatkan dua manfaat yakni jaminan kecelakaan kerja (jkk) dan jaminan kematian (jkm): jkk mendapatkan biaya pengobatan dan perawatan tanpa batas jkm  mendapatkan santunan kematian dan beasiswa pendidikan hingga rp174 juta untuk dua anak. baca juga:mudah dan cepat! update data bsu bpjs ketenagakerjaan kini bisa lewat aplikasi jmo melalui sosialisasi ini, diharapkan seluruh pihak yang bergerak di bidang jasa konstruksi di kabupaten muara enim dapat lebih memahami kewajiban hukum dan manfaat yang didapat pekerja dari program bpjs ketenagakerjaan. “kami harap ke depan tidak ada lagi pekerja konstruksi yang tidak terlindungi. semua proyek wajib patuh pada regulasi dan melindungi pekerjanya,” tutup jaka.

Tag

• # proyek konstruksi
• # kontraktor
• # program jaminan sosial ketenagakerjaan.
• # jaminan kematian
• # jaminan kecelakaan kerja (jkk)
• # muara enim
• # pemkab muara enim
• # bpjs ketenagakerjaan muara enim

Share

• 
• 
• 
• 
•