Ironi Jaminan Kesehatan di Muara Enim: Cakupan Maksimal, Pemanfaatan Belum Optimal

Reporter: Al Azhar |

Editor: Al Azhar |

Kamis , 31 Jul 2025 - 11:28

Amran Pratama Putra S.Tr.Stat. - Statistisi Ahli Pertama BPS Kabupaten Muara Enim.--

ironi jaminan kesehatan di muara enim: cakupan maksimal, pemanfaatan belum optimal                            oleh: amran pratama putra s.tr.stat. - statistisi ahli pertama bps kabupaten muara enim
kabupaten muara enim menunjukkan capaian impresif dalam hal keikutsertaan peserta program jaminan kesehatan nasional (jkn).
berdasarkan data survei sosial ekonomi nasional, tercatat bahwa 97,15% penduduk telah memiliki jaminan kesehatan pada tahun 2024.
angka ini bahkan menunjukkan peningkatan 0,55% dari tahun sebelumnya. namun, di balik data kepesertaan yang menyeluruh ada tersembunyi sebuah ironi besar, yaitu kartu jkn belum sepenuhnya menjadi solusi bagi warga saat membutuhkan layanan kesehatan.
baca juga:ekonomi sumsel tumbuh di tengah tekanan global, daya beli masyarakat belum pulih
data yang sama mengungkapkan fakta yang mengejutkan. dari total penduduk yang sakit dan berobat jalan, hanya 55,56% yang benar-benar menggunakan fasilitas jkn. sisanya, sebanyak 44,44%, memilih untuk tidak menggunakan hak mereka meski telah terdaftar sebagai peserta.
hal ini menimbulkan pertanyaan krusial: jika hampir seluruh penduduk telah dijamin, mengapa hampir separuhnya tidak memanfaatkan jaminan tersebut saat berobat? fenomena ini mengindikasikan bahwa kepemilikan kartu jkn tidak serta-merta menjamin akses dan pemanfaatan layanan kesehatan yang semestinya.
tantangan utama: akses fisik dan birokrasi yang rumit
saat ditelusuri lebih dalam, alasan utama penduduk muara enim tidak menggunakan jkn untuk berobat jalan terbagi menjadi dua kelompok masalah utama: kendala akses dan kerumitan birokrasi.
baca juga:2 rekor besar tercipta dari 2.812 km fisik jtts: 1 di sumsel dan 1 di sumbar
kendala terkait akses menjadi yang paling dominan, mencakup 60,34% dari total alasan. penyebab tertinggi adalah lokasi fasilitas kesehatan (faskes) yang sulit dijangkau, disusul oleh tidak adanya pemberi layanan yang tersedia. masalah ini menunjukkan bahwa infrastruktur kesehatan yang merata masih menjadi pekerjaan rumah yang besar.
di sisi lain, masalah birokrasi dan administrasi juga menjadi penghalang signifikan, dengan total porsi 34,16%.
banyak warga mengeluh kartu jkn mereka tidak aktif saat akan digunakan. selain itu, waktu tunggu yang lama di faskes menjadi alasan untuk tidak menggunakan jkn.
alasan lain yaitu karena pengguna merasa prosedur yang harus dilalui terlalu sulit dan sebagian lainnya memilih tidak menggunakan jkn karena memilih untuk menggunakan asuransi lain.
baca juga:dari tol pertama di sumbar yang mulai berbayar ini negara lukis 3 rekor dan sejarah baru 
pemanfaatan jkn untuk rawat inap lebih baik, namun masalah tetap ada
situasi sedikit berbeda untuk layanan rawat inap. pemanfaatan jkn untuk kasus yang memerlukan perawatan di rumah sakit terbilang lebih tinggi, di mana 87,3% penduduk yang dirawat inap telah menggunakan jkn. hanya 12,70% yang tidak memanfaatkannya.
meski demikian, bukan berarti tidak ada masalah. alasan utama bagi mereka yang tidak menggunakan jkn saat rawat inap adalah karena memiliki asuransi lain (36,4%).
namun, masalah klasik seperti waktu tunggu yang lama kembali muncul sebagai alasan kedua tertinggi (33,0%) , diikuti oleh ketidaktahuan mengenai cara pemanfaatan (20,6%) dan prosedur yang dianggap sulit (10,1%).
kesenjangan pemanfaatan antar kelompok ekonomi
baca juga:budidaya ayam petelur, solusi ekonomi masyarakat desa
fakta paling menarik dan menjadi sorotan adalah adanya kesenjangan pemanfaatan jkn berdasarkan tingkat pengeluaran masyarakat.
data menunjukkan bahwa jkn lebih banyak dimanfaatkan untuk berobat jalan oleh kelompok masyarakat dengan tingkat pengeluaran yang lebih tinggi. sebanyak 70,15% dari kelompok 20 persen teratas (terkaya) menggunakan jkn saat berobat jalan.
angka ini jauh mengungguli kelompok 40 persen terbawah (termiskin), di mana hanya 41,67% yang memanfaatkannya.
kondisi ini menyiratkan sebuah tantangan besar. kelompok masyarakat berpenghasilan rendah, yang seharusnya menjadi target utama perlindungan sosial kesehatan, justru paling sedikit memanfaatkannya.
baca juga:motif batik lemang produk umkm khas muara enim
analisis menunjukkan bahwa kelompok ini cenderung memprioritaskan pemenuhan kebutuhan sehari-hari lainnya dan lebih memilih opsi swamedikasi (mengobati diri sendiri) untuk penyakit ringan.
pilihan ini, meskipun tampak lebih hemat dalam jangka pendek, berisiko memperburuk kondisi kesehatan dan menimbulkan biaya yang lebih besar di kemudian hari.
fenomena rendahnya aksesibilitas layanan jkn di muara enim menjadi tantangan serius yang tidak bisa diatasi hanya dengan mengejar target kepesertaan semata.
tanpa upaya nyata untuk memastikan kemudahan akses dan pemanfaatan layanan, terutama bagi kelompok masyarakat rentan, jkn berisiko menjadi sekadar kartu tanpa makna perlindungan kesehatan yang sesungguhnya. 
baca juga:tphp pemkab muara enim sosialisasi penggunaan produk pangan
menyadari hal ini, pemerintah kabupaten muara enim merespons melalui peluncuran program strategis bidang kesehatan tahun 2025 bertajuk “muara enim bangkit rakyat sejahtera” (membara).
salah satu inisiatif unggulan dalam program tersebut adalah desa universal health coverage (desa uhc) membara, yang menargetkan kepesertaan bpjs kesehatan sebesar 100 persen.
program ini diharapkan tidak hanya meningkatkan jumlah peserta, tetapi juga menjamin seluruh penduduk mendapatkan perlindungan dan akses layanan kesehatan secara menyeluruh dan berkeadilan.

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Enim Ekspres 2 Agustus 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan