TAHAPAN PEMUTAHIRAN DATA PEMILIH PADA PILKADA SERENTAK 2024 RENTAN PELANGGARAN

Reporter: Ozzi |

Editor: Muklis |

Kamis , 01 Aug 2024 - 10:30

PENULIS ;ZAINUL MARZADI.SH.MH DAN EMIATI.SE,MSI. Foto: ist--

Transparan adalah menyampaikan informasi dan menerima masukan dari publik.

Metode dejure dalam pemutakhiran mewajibkan adanya bukti surat keterangan ini berbeda dengan

Pemilu tahun 2019 proses coklit masih bersifat de facto, seperti orang yang sudah meninggal bisa langsung dicoret tanpa perlu surat keterangan kematian dalam proses pencocokan dan penelitian (coklit) yang dilakukan petugas pemutakhiran daftar pemilih (pantarlih) pada Pemilu 2024, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan de jure, bukan lagi de facto seperti Pemilu 2019 Hal ini sebagaimana Pasal 19 PKPU No. 7 Tahun 2023 tentang PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM DAN SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH.

Jenis Pelanggaran dan Potensi Masalah Pemilu pada Tahap Pemutakhiran Data Pemilih

Pelanggaran pada tahap pemutakhiran data pemilih dibagi tiga yakni :

pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu,

pelanggaran administratif pemilu dan

tindak pidana pemilu.

1. Pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu

( Sesuai Pasal 456 UU Pemilu mendefinisikan bahwa: pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu merupakan pelanggaran terhadap etika penyelenggara pemilu yang berdasarkan sumpah dan/atau janji sebelum menjalankan tugas sebagai penyelenggara pemilu.

Penyelenggara pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan pemilu yang terdiri atas KPU, Bawaslu dan DKPP sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilu untuk memilih anggota DPR, Anggota DPRD, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota DPD secara langsung oleh rakyat.

2. Pelanggaran administratif pemilu

Pelanggaran administratif pemilu sesuai Pasal 1 Angka 37 Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 merupakan pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administratif pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu.

Bawaslu memiliki tugas dalam menentukan dugaan pelanggaran administrasi pemilu dan memutus pelanggaran administrasi pemilu. Sedangkan KPU memiliki kewajiban untuk melaksanakan putusan Bawaslu mengenai sanksi atas pelanggaran administratif.

Setidaknya ada 12 kerawanan dalam coklit menurut Fayakun, S. H., M. Hum., M. M.yaitu :

tahapan pemutahiran data pemilih  pada pilkada serentak 2024 rentan pelanggaran                            (penulis ;zainul marzadi.sh.mh dan emiati.se,msi adalah dosen dan peneliti pemilu universitas serasan muara enim)
koranenimekspres.com - pelaksanaan pemungutan suara direncanakan digelar secara serentak pada 27 november 2024. 
total daerah yang akan melaksanakan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024 sebanyak 545( lima ratus empat puluh lima ) daerah dengan rincian 37( tiga puluh tujuh )  provinsi, 415 ( emapat ratus lima belas )kabupaten, dan 93( sembilan puluh tiga)  kota.
ketua kpu ri, hasyim asy’ari menyampaikan, dalam proses penyelenggaraan pemilu harus bekerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mematuhi kode etik yang berlaku. 
seluruh jajaran kpu provinsi dan kabupaten/kota wajib selalu berkoordinasi dengan pemerintah daerah, aparat hukum, dan pihak terkait dalam pelaksanaan pilkada serentak.baca juga:pilkada muara enim 2024 mesti damai dan demokratis 
“secara teknis saya meminta kepada teman-teman kpu provinsi, kabupaten/kota,  senantiasa berkoordinasi dengan pemerintah daerah, dengan kepolisian, tni, kejaksaan, dan dengan pengadilan supaya dalam mengerjakan pekerjaan ataupun tugas penyelenggaraan pilkada dapat bekerja dengan baik,” kata hasyim.
sebelum dilaksankan pilkada serentak tahapan awal pemutahiran data pemilih perlu menjadi perhatian penting bagi kpu,panwas, prinsip dan kriteria dasar 
sistem pendaftaran dan pemutakhiran pemilih  disusun berdasar prinsipprinsip sebagai berikut: 
1. untuk dapat menggunakan hak pilih dalam pemilu, seluruh wni yang telah berumur 17 tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin harus terdaftar dalam dpt. 
baca juga:4 atau 3 pasang bakal cabup-cawabup muara enim di pilkada 2024 tergantung pdip dan pkb
2. pendaftaran dan pemutakhiran data pemilih terhadap wni tersebut dilakukan berdasarkan domisili de facto (dicatat dalam desa/kelurahan tempat tinggalnya secara faktual) sepanjang memiliki identitas yang jelas berupa salah satu dari beberapa bukti identitas sebagai berikut: ktp (nik), kk, kipem, akta kelahiran, akta kawin, paspor, surat keterangan domisili lurah/kepala desa, dan surat keterangan khusus.
 3. wni yang belum memiliki identitas kependudukan wajib dicatat dan dimasukan dalam daftar pemili
b.   metode pemutakhiran daftar pemilih
 berdasarkan skala periode waktu, metode pendaftaran pemilih ada tiga jenis, yaitu 
metode periodic list yaitu metode pendaftaran pemilih hanya untuk pemilu tertentu saja.
 metode continuous register/list adalah metode pendaftaran pemilih untuk pemilu yang berkelanjutan. 
baca juga:3 pasangan cabup-cawabup terbentuk di pilkada muara enim 2024
metode civil registry adalah pendaftaran pemilih berdasarkan pencatatan sipil (penduduk) untuk mendata nama, alamat, kewarganegaraan, umur dan nomor identitas. 
dari tiga metode tersebut, kpu memilih metode pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan (continuous register/list). 
metode ini dipilih karena lebih mampu menjamin terlaksananya prinsip dan kriteria yang disebutkan di atas serta menjamin efisiensi.
sumber data 
berkaitan sumber data diperlukan dari 2 (dua) sumber, yaitu 
daftar pemilih tetap (dpt) pemilu terakhir kpu provinsi/kpu kabupaten/kota, dan data 37 kependudukan pemerintah. 
dua jenis data tersebut digunakan dengan pertimbangan bahwa dpt pemilu terakhir telah menyediakan informasi tentang alamat pemilih sesuai dengan alokasi tempat pemungutan suara (tps), dan 
data kependudukan sebagai bahan untuk pemutakhiran (berdasarkan kriteria umur, status kawin, alamat, dikenali anggota tni/ polri, dan status telah meninggal). daftar pemilih disusun berdasarkan dpt pemilu terakhir dan data kependudukan pemerintah. 
dpt dan data kependudukan pemerintah akan digabungkan (merging) dengan menggunakan teknologi yang sedang dikembangkan oleh kpu.
 hasil penggabungan ini akan mampu mendeteksi sejumlah informasi dari dua jenis data tersebut, di antaranya adalah: 
(1) data sama persis (exact match),
(2) data unik dalam data kependudukan pemerintah, 
(3) data unik dalam dpt, 
(4) data mirip dalam dua jenis data tersebut. 
hasil identifikasi tersebut selanjutnya akan digunakan sebagai dasar untuk pemutakhiran secara faktual.
 koordinasi
sehubungan dengan dua sumber data sebagai bahan penyusunan data pemilih, maka koordinasi antara kpu dan pemerintah sangat diperlukan. koordinasi tersebut dimulai dengan pembuatan memorandum of understanding (mou) antara kpu dan pemerintah, serta kpu dan tni/ polri tentang pertukaran data dan kriteria data. karena kpu sebagai pengguna data, maka kpu hendaknya menyusun kriteria data pemilih yang diperlukan dari pemerintah sebagai materi mou. penyusunan kesepakatan (mou) ini dilaksanakan di tingkat nasional dan berlaku mengikat semua daerah.
pemutakhiran dan publikasi data pemilih
pemutakhiran di sini dimaknai sebagai kegiatan untuk membuat, membaca, memutakhirkan dan menghapus (create, read, update, and delete-crud) sejumlah informasi dalam data pemilih. pemutakhiran ini dimaksudkan untuk membuat daftar pemilih yang baik dengan kriteria komprehensif, akurat dan mutakhir, sehingga siap digunakan. pemutakhiran data pemilih ini dilakukan dengan cara: 
1. di belakang meja (on desk) yaitu pemutakhiran yang dilakukan oleh kpu,kpu provinsi, dan kpu kabupaten/kota dengan cara memeriksa dan mencocokkan dpt pemilu terakhir dengan data kependudukan pemerintah dengan menggunakan mekanisme crud. pemutakhiran on desk ini dilakukan secara berkelanjutan. 
2. verifikasi faktual yaitu pemutakhiran yang dilakukan dengan pencocokan dan penelitian di lapangan, dilakukan dengan empat langkah:
 a. ppdp membawa daftar pemilih yang diberikan oleh kpu kabupaten/ kota berkoordinasi dengan pengurus rt untuk memeriksa kebenaran informasi nama-nama pemilih dalam daftar pemilih pada setiap lingkungan rt.
 b. ppdp mendatangi masing-masing keluarga (door to door) untuk melakukan verifikasi. berdasarkan hasil verifikasi tersebut, kemudian setiap rumah (keluarga) diberikan tanda telah terdaftar 41 dan ditempeli stiker. sebagai upaya kontrol terhadap kinerja ppdp, serta untuk memastikan setiap keluarga telah didata, diperlukan pula tanda tangan kepala keluarga atau yang mewakili kepala keluarga dalam form bukti telah terdaftar.
 c. hasil pemutakhiran disahkan oleh petugas secara bertingkat (pps, ppk, kpu kabupaten/kota) ditandai dengan pemberian tanda tangan dan stempel lembaga. 
d. dpt pemilu terakhir diserahkan kepada pemerintah/pemda sebagai bahan pemutakhiran 
data kependudukan. 
dalam pelaksanaan pemutakhiran data pemilih, tanggung jawab masingmasing jenjang adalah sebagai berikut: 
1. kpu melakukan konsolidasi, sinkronisasi dan analisis data kependudukan dengan dpt pemilu terakhir dan menyerahkan hasilnya berupa daftar pemilih kepada kpu kabupaten/kota melalui kpu provinsi.
 2. kpu provinsi menyampaikan daftar pemilih kepada kpu kabupaten/ kota atas nama kpu, menerima/mengkoordinasikan dan melakukan pengecekan dpt dari kpu kabupaten/kota, dan menyerahkan dpt kepada kpu.
 3. kpu kabupaten/kota menerima daftar pemilih dari kpu provinsi, selanjutnya melakukan pengecekan dan penyusunan daftar pemilih berdasarkan pengelompokkan tiap kecamatan dan desa/kelurahan, dan menyerahkan daftar pemilih kepada pps melalui ppk. kpu kabupaten/ kota menerima/mengkoordinasikan dan melakukan pengecekan dpt dari pps melalui ppk, dan menyerahkan kepada kpu provinsi. 
untuk data pemilih di luar tahapan pemilu, pemutakhiran data pemilih pada tingkat kpu kabupaten/kota dilakukan dengan melakukan kerja sama (koordinasi) dengan dispendukcapil kabupaten/kota, meminta perubahan data kependudukan yang terjadi selama kurun waktu tertentu. pemutakhiran data pemilih pada tingkat ini dapat dilakukan 3 bulan sekali setahun. 
setelah mendapat data perubahan data kependudukan dari dispendukcapil kabupaten/kota, data pemilih dimutakhirkan, atau dikenal dengan mekanisme pemutakhiran “on desk” atau “di atas meja”. pemutakhiran “di atas meja” ini dilakukan pada masa antar pemilu.
4.ppk menerima daftar pemilih dari kpu kabupaten/kota, selanjutnya menyampaikan daftar pemilih kepada ppdp melalui pps, menerima, mengkoordinasikan, dan menyerahkan dps dan dps hp kepada kpu kabupaten/kota. 
5. pps dan ppdp. dalam masa penyelenggaraan pemilu, data pemilih yang sudah dimutakhirkan secara “on desk” oleh kpu kabupaten/ kota tersebut dilanjutkan dengan pemutakhiran dengan menggunakan metode “door to door registration” oleh pps dan ppdp. untuk mendapatkan data pemilih terkini (mutakhir), pemutakhiran dengan “door to door registration” sebaiknya dilakukan menjelang pemungutan suara (selama 3 bulan dalam tahapan pemilu). 
mekanisme kontrol untuk memastikan bahwa proses dan hasil pemutakhiran data pemilih berjalan baik, dilakukan dengan cara petugas ppdp, pps dan petugas kelurahan menandatangani formulir data pemilih yang telah dimutakhirkan, dan disertai tanda tangan masing-masing kepala keluarga (atau yang mewakili) sebagai bukti telah didaftar dan silanjutkan dengan penempelan stiker pada masing-masing rumah yang telah diverifikasi.
 6. pps dan ppdp adalah petugas rt/rw yang dinilai mengetahui secara persis warganya. namun demikian, seringkali dikhawatirkan petugas rt/rw dinilai partisan, dalam kondisi itu maka anggota pps dan ppdp dapat dipilih dari pengurus rt/rw lainnya yang non-partisan. jumlah ppdp yang ideal adalah 1 petugas ppdp bertanggung jawab teradap 1 tps.
f.. metode dan mekanisme menyusun data pemilih
1.kpu bertanggungjawab atas pengelolaan data pemilih yang terpusat. 
2. kpu harus memiliki dan memilihara data pemilih seluruh indonesia yaitu berupa data pemilih yang meliputi informasi nama, umur/tanggal lahir, status kawin, status anggota tni/polri, masih hidup, dan alamat mutakhir (bukan hanya data agregat). 
3. proses pemutakhiran data pemilih yang dilakukan kpu kabupaten/ kota menggunakan data yang ada dalam server masing-masing. 
4. sosialisasi/publikasi data pemilih melalui website dilakukan secara distributif, artinya kpu pusat memiliki data pemilih seluruh indonesia, kpu provinsi dan kpu kabupaten/kota memiliki data pemilih masingmasing wilayah kerjanya. 
5. kpu harus memiliki pusat data untuk mendukung keperluan tersebut di atas. 
6. di tingkat provinsi dan kabupaten/kota diperlukan network operation rekomendasi sistem pemutakhiran daftar pemilih & jurnal pemilu demokrasi 44 center (unit pengelolaan data) kpu prov.
g. penguatan kelembagaan 
      selama ini dalam struktur organisasi sekretariat jenderal kpu (peraturan kpu no. 06 tahun 2008) tidak ada bagian yang khusus menangani daftar pemilih. dalam struktur organisasi sekretariat jenderal kpu yang ada hanya di tingkat sub bagian pemutakhiran data dan informasi di bawah bagian pengolahan data dan informasi pada biro perencanaan. 
sementara pada biro teknis yang semestinya bertanggung jawab terhadap kegiatan pendaftaran pemilih justru tidak ada unit yang khusus menangani pendaftaran pemilih. 
ke depan seharusnya dibentuk unit kerja yang bidang tugasnya khusus menangani pendaftaran pemilih, setidaknya unit tersebut pada tingkat biro, mengingat pendaftaran pemilih ini penting dan menjadi tahapan pemilu tersendiri. unit kerja ini yang memimpin proses pendaftaran pemilih yang dilakukan oleh kpu kabupaten/kota, dan menyediakan unit respon cepat terhadap segala perkembangan dalam pendaftaran pemilih.
h. durasi waktu 
      durasi waktu yang diperlukan dalam pemutakhiran data pemilih berdasar kepada prinsip kemutahiran data pemilih, sehingga sangat diperlukan ketersediaan waktu untuk pemutakhiran data, dan penetapan daftar pemilih dilakukan dengan prinsip semakin mendekati hari pemungutan suara status data makin mutakhir. 
di samping itu, penyediaan logistik pemilu sangat tergantung pada durasi waktu proses dpt. oleh karena itu kpu memerlukan
i. teknologi dan sistem informasi 
        data pemilih teknologi yang diperlukan dalam pemutakhiran data adalah teknologi yang memiliki tiga fungsi, yaitu 
(1) dapat digunakan untuk pengolahan (konsolidasi, sinkronisasi, pembersihan) data dpt pemilu terakhir dengan data kependudukan pemerintah; 
(2) dapat digunakan untuk mengirimkan data dari kpu ke kpu kabupaten/kota dan sebaliknya; dan
(3) dapat digunakan untuk publikasi daftar pemilih. teknologi pemutakhiran data pemilih itu bekerja dengan mekanisme crud (create, read, update and delete).
j. anggaran 
      merujuk kepada pengalaman pemilu 2009, keterlambatan anggaran menyebabkan banyak tahapan pemilu tidak dapat dilaksanakan secara optimal. keterlambatan tersebut mengakibatkan kekacauan yang fatal dalam penyusunan dan pemutakhiran daftar pemilih: 1. ppdp tidak dapat bekerja secara optimal karena proses rekrutmen yang sangat terlambat, ketidakpastian pembayaran honororarium, dan sosialisasi mekanisme kerja kepada petugas yang terlambat. 2. pengadaan dan distribusi alat kelengkapan penyusunan dan pemutakhiran daftar pemilih terlambat dilaksanakan. 3. sosialisasi daftar pemilih sementara (dps) kepada stakeholder tidak tepat waktu. 4. penyediaan perangkat keras dan lunak untuk mendukung pemutakhiran data pemilih tidak optimal
k. personil dan pelatihan 
      salah satu faktor utama kegagalan dalam proses penyusunan dan pemutakhiran daftar pemilih adalah tidak adanya pelatihan khusus kepada petugas di setiap jenjang/tingkatan.
sesuai dengan keputusan kpu nomor 2 tahun 2024 tentang tahapan dan jadwal pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota tahun 2024, tahapan penyusunan dan pemutakhiran data pemilih akan mulai dilaksanakan pada 31 mei 2024 hingga 23 september 2024.berdasarkan pasal 1 angka 24 peraturan kpu nomor 7 tahun 2022 disebutkan bahwa “pemutakhiran data pemilih adalah kegiatan untuk memperbaharui data pemilih berdasarkan dpt dari pemilu dan pemilihan terakhir, serta dptln yang disandingkan dengan dp4 serta dilakukan pencocokan dan penelitian yang dilaksanakan oleh kpu kabupaten/kota dengan dibantu oleh ppk, ppln, pps, dan pantarlih
presiden joko widodo mengikuti proses pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih dalam rangka pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak tahun 2024 di istana merdeka, jakarta, pada rabu, 24 juli 2024.
pkpu nomor 8 pasal i butir 24upload perbaikan formulir 16 september 2016  . pemutakhiran data pemilih adalah kegiatan untuk memperbaharui data pemilih berdasarkan daftar pemilih tetap dari pemilu atau pemilihan terakhir dan mempertimbangkan dp4 dengan cara melakukan verifikasi faktual data pemilih dan selanjutnya digunakan sebagai bahan penyusunan - 8 - dps yang dilaksanakan oleh kpu/kip kabupaten/kota dengan dibantu oleh ppk dan pps
kegiatan coklit dilakukan pantarlih dengan melihat data kartu tanda penduduk (ktp)/ identitas kependudukan digital (ikd) dan kartu keluarga (kk) kemudian dicocokkan dengan data pemilih pemilu dari kpu, untuk diketahui apakah nama warga yang telah didatangi telah sesuai dan masuk sebagai pemilih untuk pemilihan serentak .
coklit adalah salah satu kegiatan pemutakhiran data pemilih yang dilakukan pantarlih dengan menemui pemilih secara langsung dari rumah ke rumah, yang dimulai 12 februari hingga 14 maret 2023 .dengan langka yang di tempuh :
tahapan dan jadwal pemutahiran data pemilihan tahun 2024
petugas pemutahiran data pemilihan tahun 2024
kegitan pemutahiran data pemilihan tahun 2024
bahan dalam melakukan pemutakhiran data pemilih
kegiatan pengawasan
tahapan dan jadwal pemutahiran data pemilihan tahun 2024
jadwal
tahapan
27 februari 2024 - 16 november 2024
pemberitahuan dan pendaftaran pemantau pemilihan
24 april 2024 - 31 mei 2024
penyerahan daftar penduduk potensial pemilih
31 mei 2024 - 23 september 2024
pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih
1. petugas pemutakhiran data pemilih (coklit =pencocokan dan penelitian)
(1) kpu/kip kabupaten/kota dalam melakukan pemutakhiran data pemilih dibantu oleh ppdp. 
(2) ppdp sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari pengurus rukun tetangga (rt) atau rukun warga (rw) atau sebutan lain, yang diusulkan oleh pps yang bersangkutan.
2. pemutakhiran data mandiri adalah proses peremajaan dan pembaharuan data secara mandiri yang bertujuan untuk mewujudkan data yang akurat, terkini, terpadu, berkualitas baik sehingga dapat menciptakan interoperabilitas data.
3. kegiatan pemutakhiran data pemilih dilakukan kegiatan coklit dilakukan pantarlih dengan melihat data kartu tanda penduduk (ktp)/ identitas kependudukan digital (ikd) dan kartu keluarga (kk) kemudian dicocokkan dengan data pemilih pemilu dari kpu, untuk diketahui apakah nama warga yang telah didatangi telah sesuai dan masuk sebagai pemilih untuk pemilihan serentak .
4. bahan dalam melakukan pemutakhiran data pemilih berasal dari data pemilih yang disusun oleh kpu kabupaten/kota berdasarkan hasil penyandingan data pemilih tetap pemilu atau pemilihan terakhir yang dimutakhirkan secara berkelanjutan dengan dp4 untuk selanjutnya dijadikan bahan dalam melakukan pemutakhiran.
5. kegiatan pengawasan dilakukan agar terpenuhi beberapa unsur daftar pemilih yang berkualitas yaitu akurat, mutakhir, komprehensif dan transparan.
akurat yang dimaksud adalah setiap informasi yang benar berdasarkan bukti-bukti, fakta yang memadai serta dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, mutakhir adalah setiap data dan informasi yang terbaru, terupdate dan modern.
komprehensif adalah segala sesuatu yang terlihat dan memiliki wawasan yang luas terhadap sesuatu sehingga dapat dilihat dari berbagi sisi dapat dipahami dengan baik dan menyeluruh yaitu memuat pemilih yang ms dan mencoret yang tms, serta 
transparan adalah menyampaikan informasi dan menerima masukan dari publik.
metode dejure dalam pemutakhiran mewajibkan adanya bukti surat keterangan ini berbeda dengan 
pemilu tahun 2019 proses coklit masih bersifat de facto, seperti orang yang sudah meninggal bisa langsung dicoret tanpa perlu surat keterangan kematian dalam proses pencocokan dan penelitian (coklit) yang dilakukan petugas pemutakhiran daftar pemilih (pantarlih) pada pemilu 2024, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan de jure, bukan lagi de facto seperti pemilu 2019 hal ini sebagaimana pasal 19 pkpu no. 7 tahun 2023 tentang penyusunan daftar pemilih dalam penyelenggaraan pemilihan umum dan sistem informasi data pemilih.
jenis pelanggaran dan potensi masalah pemilu pada tahap pemutakhiran data pemilih
pelanggaran pada tahap pemutakhiran data pemilih dibagi tiga yakni :
pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu,
pelanggaran administratif pemilu dan 
tindak pidana pemilu. 
1. pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu
( sesuai pasal 456 uu pemilu mendefinisikan bahwa: pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu merupakan pelanggaran terhadap etika penyelenggara pemilu yang berdasarkan sumpah dan/atau janji sebelum menjalankan tugas sebagai penyelenggara pemilu. 
penyelenggara pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan pemilu yang terdiri atas kpu, bawaslu dan dkpp sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilu untuk memilih anggota dpr, anggota dprd, presiden dan wakil presiden, dan untuk memilih anggota dpd secara langsung oleh rakyat.
2. pelanggaran administratif pemilu
pelanggaran administratif pemilu sesuai pasal 1 angka 37 peraturan bawaslu nomor 7 tahun 2022 merupakan pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administratif pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu. 
bawaslu memiliki tugas dalam menentukan dugaan pelanggaran administrasi pemilu dan memutus pelanggaran administrasi pemilu. sedangkan kpu memiliki kewajiban untuk melaksanakan putusan bawaslu mengenai sanksi atas pelanggaran administratif.
setidaknya ada 12 kerawanan dalam coklit  menurut fayakun, s. h., m. hum., m. m.yaitu :
petugas tidak mencoret pemilih yang tidak memenuhi syarat, seperti pemilih yang telah meninggal dunia, pemilih ganda, berubah status dari sipil menjadi tni/polri, belum genap 17 tahun, dan belum pernah kawin pada hari pemungutan suara.
mencoret pemilih yang memenuhi syarat
melakukan coklit menggunakan sarana teknologi informasi tanpa door to door secara langsung kepada pemilih
pantarlih tidak memakai dan membawa perlengkapan pada saat coklit
pantarlih tidak mendatangi pemilih secara langsung, baik karena alasan kesehatan, menganggap mengetahui keberadaan pemilih di wilayah kerjanya atau alasan lain.
pantarlih menggunakan jasa pihak lain dalam melakukan coklit
tidak menindaklanjuti masukan atau tanggapan masyarakat melalui telepon, medsos, pusat panggilan atau laman resmi.
coklit dilaksanakan tidak tepat waktu.
pantarlih tidak menempelkan stiker coklit untuk setiap 1 kk setelah coklit.
pantarlih tidak melakukan coklit tetapi menempelkan stiker.
pantarlih tidak menindaklanjuti rekomendasi pengawas pemilu.
kerawanan selanjutnya tak terlepas dari metode de jure yang digunakan dalam proses coklit. sebagai contoh, terdapat potensi warga yang sudah meninggal dunia terdata sebagai pemilih jika tidak disertai keterangan kematian
3. tindak pidana pemilu
terhadap pelanggaran administrasi ini, potensi masalah yang muncul khususnya yang terjadi pada tahap pemutakhiran data pemilih, salah satunya adalah masalah administrasi kependudukan dan masalah kondisi masyarakat yang dinamis, yakni data penduduk yang disediakan dalam dp4 tidak dinamis seiring dengan dinamika permasalahan kependudukan, seperti permasalahan pengurusan dokumen kependudukan terkait pindah domisili, perubahan status, dan data meninggalnya penduduk menjadi potensi-potensi masalah pelanggaran administrasi yang terjadi di lapangan. selain itu berkaca kepada pemilu di tahun 2019, terjadi permasalahan sehubungan dengan penetapan dpt yang berlarut-larut diakibatkan dengan permasalahan ktp pemilih. hal ini berdampak kepada penetapan dpt yang ditetapkan sepuluh hari sebelum pemungutan suara.
pelanggaran tindak pidana pemilu adalah tindak pidana pelanggaran dan/atau kejahatan terhadap ketentuan tindak pidana pemilu sebagaimana diatur dalam uu pemilu. 
dalam tahap pemutakhiran data pemilih terdapat ketentuan-ketentuan yang rentan terjadi, mulai dari pasal 448, 449, 510, 511, 512, 513, 544 dan 545 uu pemilu. ( dr. h. shalih mangara sitompul, s.h., m.h.,wakil ketua umum dpn peradi periode 2020-2025 ).
berdasarkan uraian di atas, maka terhadap tahapan pemutakhiran data pemilih memiliki beragam potensi pelanggaran yang perlu diantisipasi dan ditangani sebagaimana aturan yang berlaku. 
potensi pelanggaran yang terjadi pada tahapan pemutakhiran data pemilih ini bisa masuk dalam kategori pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, pelanggaran administratif pemilu, dan juga berupa tindak pidana pemilu. 
segala bentuk pelanggaran yang terjadi pada tahapan pemutakhiran data pemilih tersebut ditangani oleh penyelenggara pemilu dengan peraturan bawaslu dan peraturan kpu yang mengatur mengenai peran-peran dari para penyelenggara pemilu.
saran petugas cokil
coklit itu adalah singkatan dari pencocokan dan penelitian. proses ini dilakoni oleh petugas pemutakhiran data pemilih (ppdp) yang dibentuk oleh kpu kabupaten/ kota. metode yang dipakai adalah sensus atau mendatangi pemilih dari rumah ke rumah.
( hendaknya sudah dibelaki sop ( standar opreting planing )
anggota petugas pemutakhiran data pemilih (pantarlih) wilayah kerja pantarlih nantinya akan melakukan kegiatan pencocokan dan penelitian atau coklit untuk memutakhirkan data pemilih dengan cara menghubungi pemilih secara langsung.( yang pokok kerja )
untuk gaji pantarlih pada pilkada 2024 yaitu rp 1.000.000 per bulan.( menimal umr).
dengan kerja cokil ujung tombak untuk pecocokan dan penelitian  dan pemutahiran data pemilu hanya mendapat rp.1000.000.( satu juta ) perbulan.
tahapan pemutakhiran data pemilih memiliki beragam potensi pelanggaran yang perlu diantisipasi dan ditangani sebagaimana aturan yang berlaku.
kualitas dan validitas data pemilih 2024 secara mutlak sangat diharapkan untuk mewujudkan demokrasi substansial. penelitian bertujuan menemukan konsep dalam membangun validitas data pemilih 2024. data bersumber dari data primer & sekunder yaitu diperoleh melalui observasi, kajian pustaka dari dokumen-dokumen. triangulasi berdasarkan sumber pengumpulan data.
kesimpulan 
a. berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian, dapat disimpulkan bahwa validitas data pemilih dapat menjamin terciptanya demokrasi substansial, menjamin perlindungan hak setiap warga negara indonesia yang memiliki kedaulatan untuk dapat menggunakan hak pilihnya pada setiap pemilu, dan hal ini sangat ditentukan pada proses pemutakhiran dpb, dp4, proses coklit pantarlih, dps dan dpt yang valid, pengawasan yang melekat & pelibatan masyarakat secara massif. 
b. rekomendasi penelitian ini merekomendasikan hal-hal sebagai berikut: pertama, perlunya pemerintah melakukan jemput bola pada perekeman e-ktp sebagai basis data dp4 yang akan dijadikan sebagai data pembanding dalam proses pemutakhiran data pemilih. kedua, perlunya kpu beserta jajarannya memastikan semua proses dpb, penyusunan daftar pemilih, pencocokan dan penelitian 43 oleh pantarlih, penyusunan dps dan dpt dilaksanakan secara professional dan pelibatan masyarakat secara aktif serta penggunaan aplikasi untuk menjaring semua data pemilih sesuai klasifikasinya. (*)

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Enim Ekspres 23 November 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan