Program Bedah Rumah 2025 Muara Enim Dimulai, Fokus pada Air Bersih dan Legalitas Lahan

Reporter: Al Azhar |

Editor: Al Azhar |

Kamis , 29 May 2025 - 12:16

Program Bedah Rumah 2025 Muara Enim Dimulai, Fokus pada Air Bersih dan Legalitas Lahan--

“Kami siap jadi daerah percontohan. Tinggal butuh penguatan dari pusat,” ujar Wabup Sumarni yang optimistis bahwa kolaborasi lintas sektor bisa mempercepat pengentasan backlog perumahan yang masih mencapai 8.000 unit.

Regulasi yang Pro Rakyat

Sebagai bentuk keberpihakan pada rakyat kecil, Pemkab Muara Enim juga menerbitkan kebijakan pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi MBR penerima bantuan.

Harapannya, tak ada beban tambahan bagi warga saat menerima bantuan rumah.

Membangun dari Akar Rumput

Bedah Rumah Membara 2025 bukan hanya soal pembangunan fisik, tapi juga menciptakan lingkungan yang sehat dan legal secara administratif. Dari Muara Enim, semangat membangun dari rakyat dan untuk rakyat terus dikobarkan.

“Kami ingin Muara Enim dikenal sebagai daerah yang membangun dari rumah. Dari yang paling dasar. Karena dari sanalah perubahan besar dimulai,” pungkas Sumarni.

Sementara itu, Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkimtan) Muara Enim, Ir H Amad Yani Herianto MM menyampaikan bahwa Program Bedah Rumah Membara 2025 akan difokuskan secara merata ke seluruh kecamatan, dengan pelaksanaan yang tidak hanya menitikberatkan pada perbaikan fisik rumah, tetapi juga menyentuh aspek legalitas tanah dan akses infrastruktur dasar.

"Kami tidak ingin rumah-rumah yang dibangun atau dibedah justru berdiri di atas tanah yang belum bersertifikat, atau tidak memiliki akses air bersih. Karena itu, tahun ini kami bekerja sama dengan Kantor Pertanahan Muara Enim dan PDAM Lematang Enim untuk mengintegrasikan layanan air minum dan legalisasi lahan," jelasnya.

Kadisperkimtan menambahkan, Pemkab telah menerbitkan Peraturan Bupati tentang Pembebasan BPHTB dan PBG bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebagai bentuk keberpihakan nyata terhadap masyarakat.

"Langkah ini kami ambil agar MBR tidak terbebani dengan biaya-biaya tambahan saat menerima bantuan rumah. Semua kami permudah agar proses ini benar-benar dirasakan manfaatnya oleh rakyat," terang Ahmad Yani.

Sementara itu, Sesdirjen Perumahan Perdesan Kementeran PKP Dr Nasrullah S Sos Msi dalam sambutannya mengatakan bahwa Program 3 Juta Rumah yang digulirkan oleh Presiden Prabowo Subianto wajib didukung oleh Pemerintah Daerah.

program bedah rumah 2025 muara enim dimulai, fokus pada air bersih dan legalitas lahan                            koranenimekspres.com — pemerintah kabupaten muara enim memulai langkah besar dalam membenahi persoalan permukiman warga dengan meluncurkan program "bedah rumah membara 2025", selasa 27 mei 2025, di balai desa simpang tanjung, kecamatan belimbing.
tak sekadar memperbaiki rumah tidak layak huni, program ini membawa semangat baru: membangun kehidupan yang lebih bermartabat dengan memastikan akses air minum, sertifikasi lahan, dan kelayakan lingkungan sebagai satu kesatuan paket bantuan.
sebuah pendekatan holistik yang jarang ditemukan di program sejenis di daerah lain.

langkah strategis menuju permukiman sehat
program ini menyasar masyarakat berpenghasilan rendah (mbr) di 17 kecamatan. empat kecamatan hadir secara langsung dalam peluncuran, sementara sisanya mengikuti secara daring.
baca juga:rumah untuk masa depan: bedah rumah muara enim membara 2025 perluas akses hunian layak dan air minum mbr
pemerintah kabupaten menggandeng kantor pertanahan dan pdam lematang enim untuk menjamin setiap rumah mendapat sertifikat lahan dan akses air bersih.
wakil bupati ir hj sumarni msi menegaskan bahwa rumah bukan hanya tempat berlindung, melainkan fondasi membangun masa depan.
ia membeberkan bahwa masih ada lebih dari 10 ribu rumah warga dalam kondisi tidak layak, dan 263 titik kawasan kumuh tersebar di 22 kecamatan.
"ini bukan semata urusan bangunan, tapi soal martabat dan kesehatan masyarakat. kami sedang membangun generasi dari rumah mereka sendiri," tegasnya dalam sambutannya yang disaksikan pejabat kementerian pupr.
baca juga:bupati dan kapolres muara enim resmikan program bedah rumah 
sinergi pusat dan daerah jadi kunci
tak hanya berhenti pada pelaksanaan di lapangan, pemkab muara enim juga mengajukan permintaan dukungan penuh ke pemerintah pusat agar program ini masuk dalam skema program nasional 3 juta rumah. data, regulasi, dan komitmen sudah disiapkan di level daerah.
“kami siap jadi daerah percontohan. tinggal butuh penguatan dari pusat,” ujar wabup sumarni yang optimistis bahwa kolaborasi lintas sektor bisa mempercepat pengentasan backlog perumahan yang masih mencapai 8.000 unit.
regulasi yang pro rakyat
sebagai bentuk keberpihakan pada rakyat kecil, pemkab muara enim juga menerbitkan kebijakan pembebasan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (bphtb) serta persetujuan bangunan gedung (pbg) bagi mbr penerima bantuan.
baca juga:program bedah rumah baznas muara enim: mewujudkan hunian layak untuk mustahik
harapannya, tak ada beban tambahan bagi warga saat menerima bantuan rumah.
membangun dari akar rumput
bedah rumah membara 2025 bukan hanya soal pembangunan fisik, tapi juga menciptakan lingkungan yang sehat dan legal secara administratif. dari muara enim, semangat membangun dari rakyat dan untuk rakyat terus dikobarkan.
“kami ingin muara enim dikenal sebagai daerah yang membangun dari rumah. dari yang paling dasar. karena dari sanalah perubahan besar dimulai,” pungkas sumarni.
baca juga: pj bupati henky putrawan serahkan kunci bedah rumah dan tanam pohon bersama mahasiswa 
sementara itu, kepala dinas perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan (perkimtan) muara enim, ir h amad yani herianto mm menyampaikan bahwa program bedah rumah membara 2025 akan difokuskan secara merata ke seluruh kecamatan, dengan pelaksanaan yang tidak hanya menitikberatkan pada perbaikan fisik rumah, tetapi juga menyentuh aspek legalitas tanah dan akses infrastruktur dasar.
 "kami tidak ingin rumah-rumah yang dibangun atau dibedah justru berdiri di atas tanah yang belum bersertifikat, atau tidak memiliki akses air bersih. karena itu, tahun ini kami bekerja sama dengan kantor pertanahan muara enim dan pdam lematang enim untuk mengintegrasikan layanan air minum dan legalisasi lahan," jelasnya.
kadisperkimtan menambahkan, pemkab telah menerbitkan peraturan bupati tentang pembebasan bphtb dan pbg bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebagai bentuk keberpihakan nyata terhadap masyarakat.
 "langkah ini kami ambil agar mbr tidak terbebani dengan biaya-biaya tambahan saat menerima bantuan rumah. semua kami permudah agar proses ini benar-benar dirasakan manfaatnya oleh rakyat," terang ahmad yani.
baca juga:polres muara enim bedah rumah warga desa harapan jaya
sementara itu, sesdirjen perumahan perdesan kementeran pkp dr nasrullah  s sos msi dalam sambutannya mengatakan bahwa program 3 juta rumah yang digulirkan oleh presiden prabowo subianto wajib didukung oleh pemerintah daerah. 
"kementerian pkp memberikan apresiasi kepada pemerintah kabupaten muara enim yang telah mendukung program 3 juta rumah melalui pembebasan bphtb dan restribusi pbg bagi mbr," terang nasrullah.
disamping itu, beliau merasa bangga karena pemkab muara enim telah menyelaraskan komitmen penyediaan rumah yang layak bagi masyarakat kedalam program strategis dan merupakan bagian dari visi membara 2025-2030.
salut juga langkah yang dilakukan oleh pemkab yaitu melakukan kolaborasi penyediaan rumah layak huni dgn perusahaan dan beberapa stakeholder lainnya. 
baca juga:tingkatkan kemitraan wujudkan bedah rumah layak huni
"hal  seperti ini patut dicontoh oleh daerah lain. pemerintah daerah yang mempunyai komitmen tinggi dengan mengalokasikan anggaran yang besar juga mampu mengkolaborasikan pelaksanaan program dgn dunia usaha melalui csr nya dan beberapa lembaga lainnya," pungkas nasrullah.

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Enim Ekspres 31 Mei 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan