Masyarakat (Hukum) Adat, Disuruh Lari Tapi Kakinya Masih Terikat

Reporter: Sigit Eko R |

Editor: Sherli |

Kamis , 31 Jul 2025 - 13:20

Oleh: H. Albar Sentosa Subari (Ketua Peduli Marga Batang Hari Sembilan) Marshal (Pemerhati Sosial dan Hukum Adat Indonesia). foto:Ist--

Seperti disampaikan dalam Seminar Nasional Otonomi Daerah di Universitas Sriwijaya Palembang, 25 Juni 2025 lalu, desentralisasi semestinya menjadi jalan bagi lahirnya perlindungan hukum yang nyata terhadap masyarakat adat.

Jika menunggu UU di tingkat pusat terlalu lama, maka Perda di tingkat kabupaten adalah kunci awal untuk melepaskan ikatan yang selama ini membelenggu.

Masyarakat hukum adat bukanlah masa lalu.

Mereka adalah wajah otentik dari keindonesiaan yang hakikatnya plural dan berakar pada tradisi lokal.

Sudah waktunya mereka tidak hanya diakui di atas kertas, tapi juga dihormati secara nyata melalui kebijakan dan perlindungan hukum yang adil dan menyeluruh.

masyarakat (hukum) adat, disuruh lari tapi kakinya masih terikat                            koranenimekspres.com - sudah seperempat abad berlalu sejak majelis permusyawaratan rakyat republik indonesia mengamandemen uud 1945 dan melahirkan pengakuan konstitusional terhadap masyarakat hukum adat melalui pasal 18b ayat (2) dan pasal 28i ayat (3). namun sampai hari ini, nasib masyarakat hukum adat masih berada dalam ketidakpastian. 
pengakuan konstitusional itu seolah hanya janji manis yang tak pernah benar-benar ditegakkan. mereka disuruh berlari dalam arus pembangunan, tapi kaki mereka masih terikat oleh belenggu regulasi dan birokrasi.
dalam praktiknya, pengakuan terhadap masyarakat hukum adat dibebani oleh berbagai syarat administratif: harus masih hidup, sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan tunduk pada prinsip nkri. 
lebih lanjut, pengakuannya pun mesti dituangkan dalam bentuk peraturan daerah (perda). 
baca juga:pep prabumulih field memberi harapan kepada pelajar melalui bantuan peralatan sekolah
baca juga:ironi jaminan kesehatan di muara enim: cakupan maksimal, pemanfaatan belum optimal
namun, di sinilah letak persoalan fundamental: pemerintah daerah kerap kali tak memiliki kemauan politik untuk mengeluarkan perda tersebut, atau malah tersandera oleh ketidakpastian wewenang antara provinsi dan kabupaten/kota.
padahal, masyarakat hukum adat bukan entitas fiktif. 
mereka ada, hidup, dan menjalankan pranata hukumnya sendiri. 
mereka memiliki struktur kelembagaan, wilayah adat yang jelas, peradilan adat yang ditaati, bahkan praktik ekonomi tradisional seperti pemungutan hasil hutan. 
baca juga:fanesa tri margareta harumkan nama madrasah dan daerah
baca juga:2 rekor besar tercipta dari 2.812 km fisik jtts: 1 di sumsel dan 1 di sumbar
secara sosiologis, mereka berakar kuat dalam sejarah dan budaya nusantara. 
namun secara yuridis, keberadaan mereka masih "harus dibuktikan" di depan mata negara.
pemerintah pusat seolah enggan melepas kontrol. 
ini tergambar dalam konstruksi regulasi yang menempatkan pengakuan masyarakat adat hanya di lingkup desa atau pemerintahan terendah. 
baca juga:dari tol pertama di sumbar yang mulai berbayar ini negara lukis 3 rekor dan sejarah baru 
baca juga:budidaya ayam petelur, solusi ekonomi masyarakat desa
undang-undang pemerintahan daerah dan pp desa seperti menyempitkan ruang gerak masyarakat hukum adat, seolah mereka hanya eksis sejauh desa adat yang diatur oleh kepala desa.
sementara kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa kesatuan masyarakat adat bisa melintasi batas desa, bahkan kabupaten. 
di sumatera selatan misalnya, eksistensi marga sebagai sistem sosial dan hukum masih bertahan di banyak wilayah, dan tak bisa hanya didekati lewat logika administratif desa.
janji negara untuk melahirkan uu masyarakat hukum adat yang komprehensif sebagaimana pernah disampaikan oleh presiden sby tahun 2006 hingga kini belum juga diwujudkan. 
baca juga:motif batik lemang produk umkm khas muara enim
baca juga:edukasi pelajar bebas narkoba dan pergaulan bebas
penantian panjang ini sudah cukup melelahkan. sudah saatnya janji tersebut ditagih dan dituntaskan.
langkah konkret yang mendesak dilakukan saat ini adalah mendorong kabupaten/kota agar segera menyusun perda tentang eksistensi masyarakat hukum adat. 
tidak perlu menunggu instruksi dari provinsi. 
sebab, dalam semangat otonomi daerah, kewenangan itu sudah menjadi hak kabupaten/kota sebagai pelaksana desentralisasi.
baca juga:hj apriyanti ahmad yani resmi nahkodai dwp muara enim masa bakti 2024-2029
baca juga:tphp pemkab muara enim sosialisasi penggunaan produk pangan
seperti disampaikan dalam seminar nasional otonomi daerah di universitas sriwijaya palembang, 25 juni 2025 lalu, desentralisasi semestinya menjadi jalan bagi lahirnya perlindungan hukum yang nyata terhadap masyarakat adat. 
jika menunggu uu di tingkat pusat terlalu lama, maka perda di tingkat kabupaten adalah kunci awal untuk melepaskan ikatan yang selama ini membelenggu.
masyarakat hukum adat bukanlah masa lalu. 
mereka adalah wajah otentik dari keindonesiaan yang hakikatnya plural dan berakar pada tradisi lokal. 
baca juga:tol palembang–jambi siap tersambung 2026, waktu tempuh turun dari 7 jam jadi 2 jam!
baca juga:sumsel pacu pertumbuhan lewat psn: dari tol, pelabuhan, industri hijau hingga ketahanan pangan
sudah waktunya mereka tidak hanya diakui di atas kertas, tapi juga dihormati secara nyata melalui kebijakan dan perlindungan hukum yang adil dan menyeluruh.

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Enim Ekspres 2 Agustus 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan