Abolisi dan Amnesti: Hak Prerogatif, Tapi Harus Bijak

abolisi dan amnesti: hak prerogatif, tapi harus bijak koranenimekspres.com - menjelang peringatan hari ulang tahun kemerdekaan republik indonesia ke-80, wacana pemberian amnesti dan abolisi kembali menyeruak ke ruang publik.  ini bukan hal baru.  setiap momentum kemerdekaan, presiden sebagai kepala negara sekaligus pemegang hak prerogatif sering menggunakan kewenangannya untuk memberikan pengampunan atau penghapusan proses hukum bagi sejumlah narapidana.  namun, publik perlu memahami bahwa abolisi dan amnesti bukan sekadar hadiah kemerdekaan.  baca juga:diduga hp menyala, kijang kapsul terbakar saat isi bbm baca juga:siap perkuat tata kelola pemerintah dan pad ia memiliki konsekuensi hukum, moral, dan politik yang tidak bisa diabaikan. secara konstitusional, amnesti dan abolisi diatur dalam uud 1945 dan peraturan turunannya.  namun, masih banyak masyarakat yang mencampuradukkan kedua istilah tersebut.  padahal, meski tampak mirip, keduanya memiliki perbedaan mendasar. baca juga:penjaga diduga lalai, mobil pickup tertabrak kereta api baca juga:51.968 pelanggaran tilang elektronik amnesti adalah penghapusan hukuman terhadap seseorang atau sekelompok orang yang telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana tertentu.  pemberian amnesti harus melalui pertimbangan mahkamah agung (ma) dan dewan perwakilan rakyat (dpr ri).  artinya, seseorang yang menerima amnesti secara hukum telah menjalani proses peradilan dan menerima putusan, namun negara memilih menghapus hukumannya demi alasan yang lebih besar biasanya menyangkut rekonsiliasi politik atau stabilitas nasional. sementara abolisi adalah penghapusan proses hukum itu sendiri.  baca juga:puslitbang polri gelar fgd e-mp perkuat profesionalisme penyidik baca juga:warga ancam tutup akses jalan operasional pt mhp dalam hal ini, seseorang yang sedang menjalani atau menghadapi proses peradilan dapat dihentikan perkaranya atas keputusan presiden dengan pertimbangan dpr ri, tanpa perlu menunggu putusan pengadilan.  artinya, abolisi menghentikan proses hukum di tengah jalan, dengan pertimbangan bahwa proses tersebut dianggap tidak membawa manfaat keadilan atau bahkan berpotensi memecah belah. contoh kasus yang saat ini mencuat adalah tom lembong dan hasto kristiyanto, yang kabarnya akan diusulkan menerima abolisi dan amnesti.  keduanya telah divonis bersalah oleh pengadilan tingkat pertama, namun masih melakukan upaya hukum.  baca juga:hari dharma wanita nasional tema “penguatan transformasi organisasi dwp, menuju indonesia emas tahun 2045 ” baca juga:tol betung, nadi baru ekonomi sumsel: hubungkan pasar global, dorong investasi & wisata artinya, secara teknis, keduanya belum berstatus sebagai narapidana karena belum ada putusan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht). ini menimbulkan pertanyaan besar: apakah amnesti dan abolisi layak diberikan pada seseorang yang belum inkracht? terlebih, jika dalam pernyataan publik, mereka bersikukuh tidak bersalah.  dalam konteks amnesti, bukankah pengampunan biasanya diberikan kepada mereka yang mengakui perbuatan dan menyesalinya? masyarakat tentu berharap bahwa pemberian abolisi dan amnesti tidak dijadikan alat kompromi politik atau sarana melemahkan supremasi hukum. baca juga:savana rasa afrika di sumsel: desa pinang banjar, surga alam 1,5 jam dari palembang baca juga:wisata instagramable di sumsel: dari danau ranau hingga kampung arab bersejarah  hak prerogatif presiden memang konstitusional, tetapi penggunaannya harus melalui pertimbangan yang objektif, transparan, dan menjunjung keadilan. di tengah upaya penegakan hukum yang sedang diperkuat oleh lembaga-lembaga seperti kpk dan mahkamah agung, langkah-langkah pengampunan seperti ini harus benar-benar dikaji secara mendalam.  jika tidak, kita hanya akan menambah panjang daftar skeptisisme publik terhadap penegakan hukum di negeri ini.

Tag

• # pengamat hukum
• # prerogatif
• # abolisi
• # amnesti

Share

• 
• 
• 
• 
•